Moskow, SPNA – Preside Rusia, Vladimir Putin, Kamis (24/10/2019), menyampaikan kesiapannya untuk menjadi penengah antara Mesir dan Etiopia dalam konflik pembangunan Bedungan An-Nahdhah.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kasus Bendungan An-Nahdhah merupakan salah satu topik pembicaraan dalam KTT Rusia-Afrika yang berlangsung Rabu (23/10/2019) di Sochi, Rusia. Menurutnya, konferensi antar negara tersebut telah membuka jalan bagi kedua negara untuk bernegosiasi.
Namun demikian, Dmitry tidak mengkonfimasi apakah kedua negara bersedia menjadikan Rusia sebagai mediator atau pun tidak.
Pada Rabu malam, Kementerian Luar Negeri Mesir mengumumkan bahwa Kairo juga mendapat tawaran dari Amerika untuk menyelesaikan persoalan Bendungan raksasa di Afrika tersebut. Washington dikabarkan merasa resah dengan kondisi yang semakin memanas antara kedua negara Afrika tersebut.
Dalam beberapa minggu terakhir, hubungan antara Mesir dan Etiopia semakin memanas. Pembangunan bendungan An-Nahdhah Etiopia membuat Mesir khawatir terhadap pengurasan Sungai Nil secara berlebihan yang merupakan satu-satunya sumber air negara Firaun.
Beberapa media Mesir pro pemerintahan menyebutkan bahwa proyek Etiopia telah mengancam keamanan nasional Mesir yang perlu diselesaikan dengan agresi militer.
Di lain pihak, Presiden Etiopia, Abiy Ahmed, mengatakan bahwa negaranya siap mempersenjatai jutaan warga jika terpaksa harus berperang dengan Mesir akibat sengketa pembangunan bendungan An-Nahdhah. Namun demikian ia meyakini bahwa negosiasi kedua negara dapat memecahkan permasalahan yang ada.
Abiy menegaskan bahwa negaranya komitmen untuk menyelesaikan proyek raksasa yang merupakan peninggalan pendahulunya. “Ini merupakan proyek luar biasa. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan Etiopia untuk menyelesaikannya.”
Dilansir dari situs Maannews, Kementerian Luar Negari Mesir sangat menyayangkan pernyataan Abiy yang disampaikan di depan perlemen Etiopia tersebut. Mesir menilai Presiden Etiopia salah bersikap dalam menanggapi konflik besar yang sedang berkecamuk antara kedua negara.
Menurut pengakuan Kemenlu, Mesir tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur kekuatan atau militer. Negosiasi merupakan solusi yang seharusnya menjadi jalan keluar dari masalah yang ada.
(T.HN/S: Skynewsarabia)
