Pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan tandatangani ‘Perjanjian Riyadh’

Pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan menandatangani kesepakatan kerjasama demi mempercepat cita-cita menuju perdamaian di Yaman.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Wed,06 Nov 2019,11:03 AM

Riyadh, SPNA - Upacara penandatanganan ‘Perjanjian Riyadh’, Selasa (05/11), antara Pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan, berlangsung di hadapan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.

Pangeran Muhammad bin Salman, dalam pidato pembukaan, sebelum penandatanganan, mengatakan bahwa " Di bawah bimbingan Raja Salman, Riyadh telah melakukan semua upaya untuk menyembuhkan keretakan antar saudara di Yaman."

"Kami berharap perjanjian itu akan menjadi solusi baru bagi stabilitas Yaman, sebuah langkah menuju solusi politik dan mengakhiri perang di negara tersebut." Tambahnya

Setelah penandatanganan, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, mengumumkan bahwa "Perjanjian Riyadh adalah langkah penting menuju penyelesaian damai di Yaman."

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pangeran Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, yang tiba di Riyadh pada Selasa sore.

Dia diterima di Bandara Internasional King Khalid oleh Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Gubernur Wilayah Riyadh, Sheikh Shakhbout Bin Nahyan Al Nahyan, Duta Besar UEA untuk Saudi, dan perwakilan lainnya dari Kerajaan.

Penandatanganan perjanjian tersebut juga disaksikan oleh sejumlah pejabat dan duta besar negara-negara Arab dan Barat.

Menteri Luar Negeri UEA, Dr. Anwar Gargash, mengomentari perjanjian Riyadh, sebelum penandatanganannya, sebagai "Hari bersejarah dalam segala hal."

Perjanjian tersebut, yang disponsori oleh Arab Saudi di antara negara sekutu melawan milisi Houthi, membentuk fase baru kerja sama dan kemitraan, menyatukan upaya untuk mengakhiri kudeta dan melanjutkan pembangunan dan konstruksi, terutama di provinsi-provinsi yang dibebaskan di selatan negara itu.

Perjanjian tersebut mengatur pengembalian pemerintah yang sah ke Aden dalam waktu 7 hari, penyatuan semua formasi militer di bawah wewenang kementerian dalam negeri dan pertahanan, dan pembentukan pemerintah yang efisien secara adil antara utara dan selatan Yaman.

Sementara itu, kata Zubaidi, Presiden Dewan Transisi Selatan, di situs web Dewan di Internet, "Kami memiliki keyakinan mutlak pada kebijaksanaan Saudi, Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan Wakil Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman. Oleh karena itu kami mendukung penuh mediasi Kerajaan Saudi dan upaya-upaya untuk perdamaian lainnya."

Ia menambahkan, "Hari ini kami akan menandatangani perjanjian yang adil di mana kami telah melestarikan konstanta nasional kami. Mulai hari ini, upaya militer akan diarahkan ke Sana'a untuk memerangi milisi Houthi," katanya.

Al-Zubaidi menambahkan bahwa perjanjian Riyadh akan membentuk fase baru kerja sama dan kemitraan dengan koalisi Arab (Aliansi untuk Dukungan Legitimasi di Yaman) yang dipimpin oleh Saudi.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun institusi dan menstabilkan keamanan dan stabilitas di negara kita dan mengurangi penderitaan rakyat dan mengekang milisi Houthi yang didukung oleh rezim Iran.

(T.HN/S: Alarabiya)

leave a reply
Posting terakhir