Kuala Lumpur, SPNA – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyebutkan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang melegalkan permukiman Yahudi di Tepi Barat, konyol dan telah melegalkan penjajahan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan pers, Selasa (19/11/2019). Ia mengatakan, “Setalah hari ini kita tidak lagi dalam kondisi aman. Seandainya sebuah kekuatan masuk ke negara kita dan kemudian mendirikan permukiman ilegal, hal tersebut tidak lagi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Dan kita tidak boleh melakukan perlawanan terhadap mereka.”
Kebijakan Amerika dianggap konyol karena keputusan itu datang beberapa hari pasca serangan udara Israel ke Gaza yang menewaskan X4 warga sipil Palestina.
“Bukankah ini berarti dukungan untuk Israel agar membunuh lebih banyak warga Palestina?” Tambah Mahathir.
Kecaman juga datang dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan bahwa langkah Amerika tersebut bertentangan dengan Kanun dan keamanan internasional.
Retno juga mengisyaratkan bahwa pengumuman sikap Amerika itu telah menutup pintu negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, Senin (18/11/2019), mengumumkan bahwa Washington tidak lagi menganggap ilegal permukiman Yahudi yang dibangun di Tepi Barat.
Dikutip dari Associated Press, Amerika berniat menolak deklarasi 1978 yang menganggap pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat bertentangan dengan UU internasional.
Dalam penjelasannya, Pompeo mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak ingin mengikuti kebijakan Presiden Amerika sebelumnya Barack Obama.
Keputusan Amerika mendapatkan sambutan hangat dari otoritas Israel. Netanyahu bahkan bersyukur Amerika telah membenarkan ‘kesalahan fatal’ para ahli sejarah terhadap Israel.
Langkah terbaru Amerika ini merupakan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Agung Uni Eropa yang memberi penanda pada setiap barang impor dari Israel. Khususnya produk yang diolah di permukiman ilegal.
(T.HN/S: Palinfo)
