Organisasi Kerjasama Islam kecam rencana Israel membangun permukiman Yahudi di Hebron

Rencana Israel untuk membangun permukiman baru di jantung Kota Hebron mendapat kecaman dari Orgaisasi Kerjasama Islam yang bermarkas di Jeddah.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Wed,04 Dec 2019,01:52 PM

Jeddah, SPNA – Organisasi Kerjasama Islam, Selasa (03/12/2019), mengecam rencana Israel untuk membangun permukiman Yahudi di jantung kota Hebron, Tepi Barat, berdekatan dengan Masjid Ibrahimiah.

Organisasi yang terdiri dari 57 negara anggota tersebut, mengajak dunia internasional memberi batas bagi Israel atas politik pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.

Dalam pernyataanya, Organisasi tersebut menuliskan, “Langkah terbaru Israel tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Udang Internasional.”

Menteri Pertahanan Israel, Naftali Bennett, Minggu (01/12) tiga hari lalu, menyetujui rencanan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di dekat Masjid Ibrahimiah, di jantung kota Hebron, Tepi Barat.

Pembangunan permukiman baru tersebut dipercaya akan menambah berkali lipat jumlah warga Yahudi Israel di Tepi Barat.

Di sisi lain, seperti di kutip dari Maannews, Otoritas Palestina mengecam dengan keras rencana pencaplokan tersebut. Hal itu diyakini merupakan efek buruk dari keputusan Amerika yang beberapa waktu lalu melegalkan permukiman Yahudi Tepi Barat.

Pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan poin utama yang menjegal proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, Jauh hari telah mengumumkan bahwa negosiasi apapun tidak akan berjalan selama Israel tidak angkat kaki dari Tepi Barat.

Sedangkan Netanyahu, bahkan dalam kampanye pemilu terakhir mengatakan dirinya akan mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat jika misalnya ia terpilih kembali menjadi Perdana Menteri.

PBB melalui sebuah resolusinya telah menyatakan sikap resmi terkait permukiman Yahudi Tepi Barat. Semua permukiman yang dibangun di atas tanah Palestina yang dicaplok pada tahun 1967 dianggap ilegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Internasional.

(T.HN/S: Qudspress)

leave a reply
Posting terakhir

KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekkah tegaskan kota suci Al-Quds ibukota Palestina

OKI juga menegaskan perlunya melindungi hak pengungsi Palestina kembali ke tanah air sesuai dengan Resolusi nomor 194 serta menolak deklarasi AS bahwa Al-Quds ibukota bagi Israel serta menyerukan negara-negara yang telah merelokasi Kedutaan Besar untuk membatalkan langkah tersebut karena melanggar hukum internasional sekaligus merusak masa depan proses perdamaian di Timur Tengah.