Ramallah, SPNA - Pusat Pembelaan Kebebasan dan Hal Asasi Warga Sipil, Hurryyat mengatakan dalam sebuah laporan bahwa otoritas pendudukan Israel mencegah 7.984 orang untuk bepergian selama lima tahun terakhir, sembilan persen di antaranya adalah wanita.
Hurryyat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (24/12/2019) bahwa 310 larangan bepergian telah didokumentasikan sejak awal tahun ini, tujuh di antaranya dikeluarkan terhadap perempuan. Dokumentasi ini adalah untuk larangan individu, dan tidak termasuk larangan kolektif yang terkadang mempengaruhi seluruh provinsi, seperti yang terjadi di Hebron pada 2014.
Lembaga tersebut mengecam tindakan-tindakan semacam itu. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran mencolok terhadap hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, yang dijamin oleh hukum humaniter internasional. Terkhusu, Konvensi Jenewa Keempat, dan hukum hak asasi manusia internasional, terutama Kovenan Internasional tentang Sipil dan Hak Asasi Manusia dan Hak Politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Lembaga ini menekankan pentingnya upaya bersama oleh lembaga-lembaga internasional dan PBB untuk mengakhiri kebijakan ini, menegaskan kelanjutan upaya untuk melawan otoritas pendudukan Israel yang membatasi kebebasan bergerak warga Palestina.
Hurryyat menunjukkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan hukum kepada 130 warga negara yang dilarang bepergian, dan berhasil mencabut larangan terhadap 57 orang, termasuk sembilan wanita, sementara 42 orang ditolak.
(T.RA/S: WAFA)
