Tel Aviv, SPNA - Amnesty Internasional mendesak pihak berwenang Israel untuk mencegah perusahaan teknologi terkenal NSO Group untuk mengekspor produk spywere (perangkat pengintai) sebab dapat melanggar hak asasi manusia.
Hakim Pengadilan Distrik Tel Aviv, hari ini, Kamis (16/01/2020), akan mulai menggelar sidang untuk mendengarkan alasan mengapa pemerintah Israel harus membatasi aktivitas NSO Group.
Sebagaimana catatan Amnesty, "Perangkat lunak Pegasus - yang dikembangkan NSO Group- telah digunakan untuk menargetkan wartawan dan aktivis di seluruh dunia - di antaranya di Maroko, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab."
"NSO terus meraup untung dari perangkat pengintai yang digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap aktivis di seluruh dunia dan pemerintah Israel mengetahui hal ini," Danna Ingleton, wakil direktur Amnesty Tech menuturkan.
"Cara terbaik untuk menghentikan produk perangkat pengintai NSO adalah dengan mencabut izin ekspor perusahaan dan itulah yang akan dilakukan dalam kasus hukum ini."
Menurut pernyataan kelompok hak asasi manusia global, "tindakan hukum sedang dilakukan oleh sekitar 30 anggota dan pendukung Amnesty Internasional Israel dan komunitas hak asasi manusia lainnya."
Selain itu, hal ini "didukung oleh Amnesty International sebagai bagian dari proyek bersama dengan New York University (NYU) School of Law’s (NYU), Bernstein Institute for Human Rights and Global Justice Clinic."
Sukti Dhital, direktur eksekutif Institut Bernstein untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan, “dengan mengizinkan ekspor NSO – sebuah perusahaan yang telah menjual produk perangkat lunak invasifnya kepada pemerintah yang dikenal melanggar hak asasi manusia - berarti Kementerian Pertahanan (Israel) dalam hal ini telah gagal dalam kewajiban hukum hak asasi manusia untuk melindungi hak privasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat."
Baru minggu lalu, pemerintah Israel meminta hakim untuk memberhentikan kasus ini, atau, jika itu terjadi, untuk memaksakan perintah pembungkaman dengan alasan "keamanan nasional."
“Sangat penting untuk kepentingan publik dan kebebasan pers bahwa kasus ini disidangkan di pengadilan terbuka. Kementerian Pertahanan tidak boleh bersembunyi di balik tabir kerahasiaan dalam hal pelanggaran HAM,” kata Danna Ingleton.
Amnesty berpendapat bahwa "negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks kegiatan perusahaan, termasuk melalui regulasi dan pengawasan."
“Semua perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasi dan rantai pasokan mereka. Ini berarti mereka harus menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko hak asasi manusia dalam operasi mereka,” tambah organisasi itu.
(T.RA/S: MEMO)
