Unjuk rasa yang dimotori gerakan perdamaian Israel "Peace Now" tersebut menegaskan kecaman keras atas langkah Donald Trump yang mendukung pencaplokan wilayah Palestina di Lembah Yordania dan Tepi Barat.

"Deal of Century adalah konspirasi untuk merebut kedaulatan Palestina serta bertentangan dengan hukum internasional, " ujar seorang seorang partisipan.

Peace Now juga mengajak dunia internasional menghentikan rencana Donald Trump mendukung program apartheid Israel yang menghapus sisa-sisa demokrasi di Paestina.

Menurut mereka Deal of Century ditulis oleh petinggi Israel serta merupakan hasil dari Hukum Kebangsaan Yahudi yang membuat warga Arab menjadi warga kelas dua.

Kamis lalu, Persatuan pers Palestina di Jalur Gaza juga menggelar aksi protes menentang kesepakatan abad ini. Mereka juga melakukan cap jempol darah di bendera Palestina sebagai simbol setia kepada negara.

Sementara itu Liga Arab dalam sidang darurat yang dilaksanakan di Cairo, (01/02/2020) menegaskan bahwa Deal of Century tidak dapat dijadikan resolusi tepat mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang adil dan abadi, sesuai dengan keptusan PBB.

Gagasan AS tersebut justru menggagalkan perjanjian  damai yang telah diupayakan sejak 30 tahun terakhir.

Deal of Century yang digagas Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah menetapkan Yerusalem ibukota bersatu bagi Israel.

Berdasarkan rencana Trump, ibukota Palestina akan dipindahkan di lingkungan Arab di sisi timur tembok pemisah Al-Quds yang terpisah dari seluruh wilayah Al-Quds lainnya. Wilayah tersebut mencakup Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat. Palestina dapat menamai wilayah tersebut dengan "Al-Quds" menggunakan istilah

Sementara untuk situs suci di Al-Quds akan tetap berada dibawah kuasa Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.

Hal ini ditentang oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa "Yerusalem tidak dijual. Kesepakatan konspirasi AS tidak akan berlaku di Palestina karena hanya melayani kepentingan Israel,'' tegasnya.

Di saat yang sama PBB menolak 'Dral of The Century dan  menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan, dengan salinan yang dikirim ke MEMO, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan, "Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada solusi dua-Negara telah ditentukan, selama bertahun-tahun, oleh Keamanan terkait. Resolusi Dewan dan Majelis Umum dimana Sekretariat terikat."

Ditambahkannya, "PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina dan Israel dalam menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua Negara - Israel dan Palestina - yang hidup berdampingan dengan damai dan keamanan dalam batas yang diakui, berdasarkan garis pra-1967."

Perlu dicatat bahwa Trump telah mengabaikan solusi dua negara yang diadopsi oleh PBB dan komunitas internasional. Presiden AS itu juga mengusulkan pandangannya sendiri tentang solusi dua negara, yang mengabaikan perbatasan 1967 dan menetapkan seluruh Yerusalem berada di bawah kedaulatan Israel sepenuhnya.

(T.RS/S:Maannews)