Ramallah, SPNA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan penolakan keras terhadap solusi damai yang digagas oleh AS yang dikenal dengan Deal of Century.
Abbas juga menyerahkan Al-Quds agar menjadi ibukota Israel serta memutuskan hubungan dengan Israel.
Dalam sidang darurat Kementerian Luar Negeri Arab di Ramallah (02/02), Abbas menegaskan: "Saya tidak akan menyerahkan Al-Quds kepada Israel. Saya tidak mau jika sejarah mencatat bahwa saya menjual Al-Quds kepada zionis."
Presiden Palestina yang menjabat sejak 2005 ini menegaskan bahwa Palestina akan setia mendukung perdamaian. Dia menyerukan dunia internasional agar menekan Israel untuk tunduk terhadap hukum.
Dia juga menegaskan tidak akan menerima Amerika Serikat sebagai mediator satu-satunya perdamaian antara Palestina dan Israel.
Abbas mengungkapkan bahwa Palestina telah mengirimkan pesan kepada AS dan Israel terkait pemutusan hubungan kerjasama Palestina – Israel di bidang keamanan. Hal ini karena Israel dinilai melanggar hukum internasional.
"Kami akan mengambil langkah-langkah menggagalkan Deal of Century serta berpartisipasi dalam KTT Asia dan OKI sebelum membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB, " tegasnya.
Deal of Century yang digagas Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah menetapkan Yerusalem ibukota bersatu bagi Israel.
Berdasarkan rencana Trump, ibukota Palestina akan dipindahkan di lingkungan Arab di sisi timur tembok pemisah Al-Quds yang terpisah dari seluruh wilayah Al-Quds lainnya. Wilayah tersebut mencakup Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat. Palestina dapat menamai wilayah tersebut dengan "Al-Quds" menggunakan istilah
Sementara untuk situs suci di Al-Quds akan tetap berada dibawah kuasa Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.
Hal ini ditentang oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa "Yerusalem tidak dijual. Kesepakatan konspirasi AS tidak akan berlaku di Palestina karena hanya melayani kepentingan Israel,'' tegasnya.
PBB juga menolak 'Dral of The Century dan menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, dengan salinan yang dikirim ke MEMO, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan, "Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada solusi dua-Negara telah ditentukan, selama bertahun-tahun, oleh Keamanan terkait. Resolusi Dewan dan Majelis Umum dimana Sekretariat terikat."
Ditambahkannya, "PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina dan Israel dalam menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua Negara - Israel dan Palestina - yang hidup berdampingan dengan damai dan keamanan dalam batas yang diakui, berdasarkan garis pra-1967."
Perlu dicatat bahwa Trump telah mengabaikan solusi dua negara yang diadopsi oleh PBB dan komunitas internasional. Presiden AS itu juga mengusulkan pandangannya sendiri tentang solusi dua negara, yang mengabaikan perbatasan 1967 dan menetapkan seluruh Yerusalem berada di bawah kedaulatan Israel sepenuhnya.
Liga Arab menegaskan bahwa Deal of Century tidak dapat dijadikan resolusi tepat mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang adil dan abadi, sesuai dengan keptusan PBB.
Gagasan AS tersebut justru menggagalkan perjanjian damai yang telah diupayakan sejak 30 tahun terakhir.
Liga Arab juga menegaskan Deal of Centruy tidak akan berhasil dilaksanakan karena bertentangan dengan konsensus perdamaian internasional.
Deal of Century dinilai tidak mendukung hak mendasar Palestina, diantaranya hak untuk merdeka, berdikari yang memiliki otoritas terhadap batas wilayah 4 Juni 1967, dengan Al-Quds timur sebagai ibukotanya.
Liga Arab kembali berpegang teguh dengan perjanjian damai sesuai dengan solusi dua negara dan keputusan dunia internasional serta inisiatif perdamian Arab yang menjamin kemerdekaan Palestina dimana Al-Quds timur sebagai ibukota.
(T.RS/S:RtArabic)
