Uni Eropa tegaskan penolakannya terhadap Deal of The Century

Menanggapi  pengumuman Deal of The Century Amerika Serikat, Uni Eropa menyatakan hanya akan mendukung penyelesaian yang adil dari konflik Palestina-Israel. Penyelesaian yang adil tersebut yaitu dengan menjamin kemerdekaan bagi Palestina di atas wilayah yang telah digariskan pada tahun 1967.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Wed,05 Feb 2020,10:38 AM

Ramallah, SPNA - Presiden Palestina, Mahmud Abbas, Selasa (04/02/2019), menerima telepon dari Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell.

Borrel menyampaikan tetap menginginkan konflik Israel-Palestina agar dapat diselesaikan dengan  solusi yang adil, yaitu melalui konsep Solusi Dua Negara. Sebuah agenda perdamaian yang menjamin kemerdekaan bagi warga Palestina dengan batas negara sebagaimana yang telah ditentukan pada tahun 1967.

Abbas tidak lupa menyampaikan apresiasinya terhadap Uni Eropa yang mengeluarkan sikap di saat yang saat tepat. Ia berharap bahwa negaranya mendapatkan keadilan dan hak yang sama seperti negara-negara lain untuk berdiri sebagai sebuah identitas yang berdaulat.

Selasa (28/01) lalu, Presiden Amerika Donald Trump telah mengumumkan isi dari Deal of The Century yang telah lama dibicarakan dalam setahun terakhir. Yaitu berupa sebuah format perdamaian untuk menyelesaikan konflik berkepanjagan antara Palestina dan Israel.

Salah satu poin perdamaian tersebut adalah Palestina harus menyerahkan seluruh wilayah Yerusalem untuk Israel, termasuk di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Warga Palestina tetap akan diberikan akses menuju tempat suci tersebut asalkan tidak berniat untuk menciptakan kerusuhan.

Pemerintah Palestina jauh hari sebelum diumumkan telah menyatakan penolakannya. Amerika dianggap tidak lagi layak untuk menjadi penengah dalam kasus Palestina.

(T.HN/S: Ramallah)

leave a reply
Posting terakhir

Liga Arab tegaskan tolak Deal of Century Amerika Serikat

Dalam sidang yang dipimpin Somalia tersebut, Liga Arab menegaskan bahwa seluruh Negara Arab yang menggagas inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang dibangun berdasarkan hukum internasional tidak dapat menerima setiap negosiasi menyelesaikan konflik di Palestina yang bertolak belakang dengan hukum yang disepakati.