Persatuan Parlemen Arab: Tidak Ada Perdamaian Tanpa Kemerdekaan Palestina

Ketua Persatuan Parlemen Arab, Atef Tarawneh menegaskan penolakan terhadap seluruh solusi damai yang tidak menjamin kemerdekaan Palestina. "Tidak ada solusi damai tanpa  kemerdekaan Palestina di batas wilayah perjanjian 4 Juni 1967 dimana Al Quds timur sebagai ibukotanya

BY Mohamed AlhirtaniEdited Sun,09 Feb 2020,10:25 AM

Amman, SPNA – Ketua Persatuan Parlemen Arab, Atef Tarawneh menegaskan penolakan terhadap seluruh solusi damai yang tidak menjamin kemerdekaan Palestina. "Tidak ada solusi damai tanpa  kemerdekaan Palestina di batas wilayah perjanjian 4 Juni 1967 dimana Al Quds timur sebagai ibukotanya."

"Bangsa Palestina menghadapi krisis terparah akibat deskriminasi dan ketidakadilan Israel yang didukung Amerika Serikat. Israel dapat dengan bebas mengklaim wilayah, bahkan budaya serta peninggalan sejarah Palestina," tegasnya dalam sidang darurat Parlemen Arab sesi ke 30 di Amman, Yordania (08/02).

Sidang tersebut diadakan dalam rangka menyuarakan solidaritas  dan keadilan untuk Palestina yang dihadiri 20 anggota Parlemen  negara Arab, Shourouknews melaporkan.  

Dia juga menyerukan agar seluruh negara Arab mendukung Palestina dan menolak Deal of Century.

Dalam sidang tersebut, Ketua Dewan Nasional Kuwait, Marzouq Ghanim melempar dokumen Deal of Century ke tong sampah. "Atas nama bangsa Arab, Deal of Century adalah bagian dari sampah sejarah."

"Deal of Century tidak diterima baik oleh bangsa Palestina, Arab  bahkan negara Eropa. 107 anggota Kongres Amerika Serikat sendiri menolak solusi Donald Trump ini, '' tegasnya.

Di saat yang sama, Ketua Parlemen Irak juga mengusulkan agar nama Israel ditukar dengan "Israel Perampok dan Penjajah."

Sebelumnya Sebanyak 107 anggota Kongres menandatangani petisi berisikan penolakan dan kritikan tajam  atas solusi  perdamaian yang diusulkan Donald Trump tersebut.

 

Petisi tersebut diusulkan oleh dua anggota Kongres partai Demokrat dari negara bagian Michigan, Andrew Levane dan Alan Lowenthal. Surat kabar Israel menyebutkan bahwa keduanya beragama Yahudi.

 

28 Januari lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana politik dari Deal of Century yang telah lama ditunggu-tunggu.

 

Deal of Century yang digagas Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah menetapkan Yerusalem ibukota bersatu bagi Israel.

 

Berdasarkan rencana Trump, ibukota Palestina akan dipindahkan di lingkungan Arab di sisi timur tembok apartheid Al-Quds. Lokasi tersebut terpisah dari seluruh wilayah Al-Quds lainnya. Wilayah tersebut mencakup Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat. Palestina dapat menamai wilayah tersebut dengan "Al-Quds".

  

Sementara untuk situs suci di Al-Quds akan tetap berada dibawah kuasa Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.

 

Hal ini ditentang oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa "Yerusalem tidak dijual. Kesepakatan konspirasi AS tidak akan berlaku di Palestina karena hanya melayani kepentingan Israel,'' tegasnya.

 

Indonesia dan Tunisia telah mengajukan Rancangan Resolusi menolak Deal of Century ke DK PBB. Berdasarkan RUU tersebut, Pemerintahan Donald Trump dinilai telah melanggar hukum internasional serta keputusan PBB. 

Sekjen PBB, Antonoio Guterres juga menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara dan keputusan DK PBB dalam menyelesaikan krisis di Palestina, serta  menolak Deal of Century yang digagas Donald Trump. 

Sikap yang sama disampaikan oleh Uni Eropa. Penanggung Jawab Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borell menilai bahwa Deal of Century bertentangan dengan hukum internaisonal yang telah disepakati bersama.

(T.RS/S:Shourouknews)

leave a reply
Posting terakhir
Abu Sitta: Tidak ada perdamaian tanpa pengembalian hak warga Palestina

Abu Sitta: Tidak ada perdamaian tanpa pengembalian hak warga Palestina

Salman Abu Sitta, anggota Dewan Penasihat Pengembalian Palestina, mengatakan bahwa tidak ada perdamaian tanpa ada jaminan atas pengembalian hak-hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka sebagaimana yang telah dinyatakan secara berulang dalam resolusi PBB.