Tel Aviv, SPNA - Penulis editorial dan jurnalis di media Nezavisimaya Gazeta, Igor Subbotin, sebagaimana dilansir RT Arabic, pada Selasa (22/11/2022), menulis tentang kemungkinan runtuhnya Otoritas Nasional Palestina dan memburuknya situasi keamanan setelah kemenangan Netanyahu.
Artikel yang ditulis Igor Subbotin menyatakan bahwa perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah diperingatkan tentang bahaya runtuhnya Otoritas Nasional Palestina. Berdasarkan laporan keamanan, struktur Otoritas Palestina kehilangan kendali atas tanah Arab, yang mengarah pada penyebaran kelompok perlawanan Palestina dan memburuknya situasi keamanan.
Badan intelijen Israel khawatir bubarnya Otoritas Nasional Palestina akan memaksa Israel untuk memikul tanggung jawab atas keamanan dan mengelola urusan sipil di tanah Arab Palestina. Ironisnya, tokoh-tokoh utama dalam koalisi yang kini coba dibentuk Netanyahu setelah hasil pemilu November justru menyambut baik skenario yang sangat negatif ini.
Dalam laporan baru-baru yang dikeluarkan Institut Studi Keamanan Nasional (INSS) Universitas Tel Aviv, menyebutkan bahwa hal ini mencerminkan kelemahan pemerintahan Otoritas Nasional Palestina dan kesalahan perhitungan strategisnya sejak lama, bahkan sejak pemisahan Gaza dan Tepi Barat pada 15 tahun lalu. Situasi ini diperburuk oleh perilaku kepemimpinan Israel.
Laporan INSS mengatakan keputusan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menunda pemilihan Dewan Legislatif Mei 2021 telah mempercepat melemahnya Otoritas Nasional Palestina.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Mahmoud Abbas masih berkuasa saat ini karena tidak adanya pengganti dan mekanisme yang disepakati untuk memilih pengganti atau penerus Abbas. Para ahli politik melihat bahaya besar kelompok “sayap kanan” pemerintahan Israel berikutnya.
Kelompok sayap kanan ini memandang Palestina sebagai subjek, yang hanya harus menerima visi Israel terkait tanah dan struktur negara.
Melalui penilaian ini, pemilihan Knesset baru-baru ini memperkuat keyakinan rakyat Palestina bahwa mereka tidak diakui sebagai bangsa yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, pembentukan koalisi pemerintahan baru Israel sebagian besar akan menjadi faktor percepatan memburuknya situasi di Palestina.
