New York, SPNA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan akan mengadakan sidang darurat terkait situasi di Yerusalem atas permintaan Turki dan Yaman.
Juru bicara Presiden Majelis Umum PBB Brendan Varma, Selasa (19/12/2017) menyatakan pertemuan darurat tersebut akan diadakan Kamis pagi, seperti dilansir Anadolu Agency .
Varma menambahkan bahwa Presiden Majelis Umum, Miroslav lajčák, telah menerima surat resmi dari delegasi Turki dan Yaman ke PBB untuk mengadakan sidang terkait Yerusalem sebagai tanggapan terhadap resolusi DK PBB dan veto AS.
Varma juga mengaku belum mengetahui resolusi atau rancangan resolusi apapun yang telah disebarkan ke anggota Majelis Umum PBB.
‘’Keputusan Majelis Umum PBB tidak mengikat, namun secara jelas mencerminkan keinginan politik masyarakat internasional,’’ terangnya.
Pada hari Senin, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang diajukan oleh Mesir meminta semua negara Internasional untuk tidak mendirikan misi diplomatik di kota suci Yerusalem, sesuai dengan resolusi DK PBB nomor 478 ahun 1980, namun sayangnya AS justru menggunakan hak veto terhadap resolusi tersebut.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump, Rabu (06/12/2017) menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Yerusalem adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.
Selain itu Keputusan Trump juga mendapatkan respon negatif dari organisasi Yahudi ‘’Neturei Karta’’ yang menyatakan bahwa zionis bukan bagian dari Yahudi.
Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) nomor 478 pada tanggal 20 Agustus 1980 , deklarasi Israel bahwa Al-Quds ibukota Yahudi adalah ilegal. Resolusi tersebut disahkan dengan persetujuan 14 negara DK PBB.
Tahun 2016 lalu UNESCO juga menetapkan bahwa Yerusalem adalah hak warga Palestina dan Israel tidak memiliki hubungan apapun dengan kota suci tersebut.
Sebelumnya Erdogan juga menyatakan akan memutuskan hubungan antara Turki dan Israel jika AS benar-benar menetapkan Yerusalem sebagai ibukota entitas Israel.
Rabu lalu (13/12/2017) Erdogan mengundang sejumlah pemimpin Negara muslim dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul dimana OKI menuntut negara-negara di dunia untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
(T.RS/S:AnadoluAgency)
