Brussel, SPNA - Kantor Perdana Menteri Palestina melaporkan bahwa PM Rami Hamdallah dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Federica Mogherini, Selasa (30/01/2018) membahas langkah praktis mendukung solusi dua negara serta memaksa Israel menghentikan pelanggaran dan proyek pembangunan hunian ilegal di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Hamdallah menekankan bahwa Uni Eropa harus memainkan peran aktif dalam proses perdamaian dan mengambil langkah nyata menyelamatkan solusi dua negara hingga pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, seperti dilansir surat kabar Italia, AKI.
Hamdallah juga meminta agar Uni Eropa lebih aktif menekan Israel agar negara zionis tersebut menghentikan langkahnya yang merusak solusi dua negara serta pelanggaran terhadap rakyat Palestina.
Hamdallah tiba di Brussels pada hari Selasa untuk menghadiri pertemuan darurat Komite Koordinasi Bantuan untuk Negara-negara Donatur Palestina Rabu (31/01/2018). Pertemuan tersebut juga akan dihadiri Menteri Luar Negeri Riyad Maliki, Delegasi Palestina untuk Uni Eropa Abdurrahim Al-Fara dans ejumlah pejabat lainnya.
Pertemuan para donator akan dihadiri oleh perwakilan lima negara Arab diantaranya, Maroko, Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
Pejabat Palestina mengatakan bahwa mereka akan mengambil sejumlah tindakan politik, menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan Al-Quds ibu kota Israel. Diantara langkah tersebut adalah menuntut keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak mediasi AS dalam perundingan damai.
2012 lalu pemerintah Palestina diberikan status anggota pengamat PBB setelah mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB setuju.
Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds ibukota bagi Israel dan akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut dimana hal ini membuat hubungan Palestina dan AS tegang.
Langkah AS tersebut ditentang oleh Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) yang menetapkan sebuah resolusi menentang keputusan Donald Trump dengan dukungan 128 negara. PBB menyatakan bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
Senin lalu (15/1/2017) Dewan Pusat Palestina mengumumkan, bahwa Palestina akan menangguhkan pengakuan terhadap kedaulatan Israel sampai Israel mengakui kedaulatan Palestina di perbatasan 1967 serta menghentikan pendudukan terhadap Yerusalem Timur dan permukiman ilegal.
Abbas juga menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel, serta menuduh Israel telah melanggar perjanjian perdamian Oslo tahun 1993, Akibatnya AS mengancam memutuskan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. (T.RS/S:AKI)
