Tel Aviv, SPNA - Penulis Israel, Yuval Noah Harari, menolak 'penghormatan’ dari konsulat Israel di Los Angeles, AS, sebagai bentuk protes terhadap hukum negara-bangsa Israel, yang beru-baru ini disahkan oleh parlemen Israel.
Harari, penulis novel "Sapians: A Brief History of Humankind", menyebut RUU itu sebagai "erosi norma-norma liberal dasar Israel," Arutz Sheva melaporkan.
Komentar Harari muncul setelah konsulat Israel di LA menghubungi penyelenggara Live Talks Los Angeles, sebuah acara di mana Harari direncanakan menjadi host pada pada bulan September mendatang. Harari menolak tawaran itu dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa berkolaborasi dengan konsulat sebab ia (konsulat) adalah "perpanjangan tangan kebijakan pemerintah Israel, yang membatasi kebebasan komunikasi, ekspresi, kreativitas dan pemikiran".
Manajer Harari, Karin Eliahu-Perry, menambahkan bahwa “kami memilih untuk tidak mewakili pemerintah selama itu tetap ada dalam kebijakan ini (hukum negara-bangsa),” setelah konsulat mencoba untuk membujuk penulis bahwa niat mereka tidak bernuansa politik.
Pada hari Sabtu (28/07/2018), 180 penulis Israel, akademisi dan seniman mengirim surat terbuka kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyerukan undang-undang negara-bangsa untuk dibatalkan. Di antara yang menandatangani adalah beberapa tokoh sastra paling terkemuka Israel, termasuk Amos Oz, David Grossman dan A.B Yehoshua.
Surat itu ditujukan kepada Netanyahu secara langsung, dengan mengatakan, “Selama tahun-tahun pemerintahan Anda, Anda terus mengikis fondasi negara kita. Anda telah merusak hubungan antara Israel dan Yahudi Amerika dan Anda telah mendorong seluruh penduduk ke dalam kemiskinan,” Times of Israel melaporkan.
"Kami menuntut penghapusan segera undang-undang negara-bangsa, yang menciptakan keretakan antara masyarakat Israel dan Yahudi Amerika, mendiskriminasikan orang-orang Arab, Druze dan Badui, dan merongrong koeksistensi mayoritas Yahudi di Israel dengan minoritasnya," tambah surat tersebut.
Protes ini terjadi setelah Knesset Israel mengesahkan apa yang disebut "undang-undang negara-bangsa" awal bulan ini, yang menyatakan bahwa "Israel adalah tanah air bersejarah bagi orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri di dalamnya." RUU itu juga menghapuskan bahasa Arab dari statusnya sebagai salah satu bahasa resmi Israel, menjadi "status khusus".
Undang-undang ini telah mengundang kecaman luas secara internasional, termasuk Rusia, Mesir, Turki dan pengamat hak asasi manusia Amnesty International. RUU itu juga telah menerima serangan dari dalam negeri Israel, dengan para pemimpin komunitas Druze Israel, yang secara historis telah mendukung Negara dan melakukan dinas militer, yang melabelkan langkah tersebut sebagai "pengkhianatan". Pada hari Minggu, anggota parlemen Zouheir Bahloul, seorang warga Palestina Israel, mengundurkan diri dari parlemen Israel sebagai protes terhadap undang-undang tersebut dan mencela Knesset sebagai "rasis".
Israel adalah rumah bagi sekitar 1,8 juta warga non-Yahudi atau 24 persen dari populasi negara. Ini termasuk warga Palestina Israel, Druze, Badui dan Circassians, yang semuanya akan dipengaruhi oleh hukum tersebut.
(T.RA/S: MEMO)
