Bogota, SPNA - Presiden baru Kolombia Ivan Duque, Senin (03/09/2018), mengatakan bahwa keputusan oleh pendahulunya untuk mengakui "Palestina" adalah "tidak dapat diubah."

Presiden Outgoing Juan Manuel Santos mengumumkan pada 3 Agustus llalu bahwa ia telah memutuskan untuk “mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.”

Pemerintah baru Kolombia kemudian mengatakan akan meninjau kembali keputusan tersebut.

Kementerian luar negeri Israel mengatakan "terkejut" atas laporan terkait hal tersebut dan menambahkan bahwa pihaknya akan mencari penjelasan dari pemerintah baru Kolombia. Sementara itu, kabinet Otoritas Palestina (PA) menyambut baik keputusan itu dan mengatakan bahwa hal itu membuktikan "keinginan untuk mendukung rakyat Palestina dan hak mereka yang sah untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan banyak resolusi internasional terkait lainnya. ”

Berbicara kepada stasiun radio lokal pada hari Senin dan dikutip oleh JTA, Duque mengomentari keputusan Santos dan berkata, “Kerusakan dilakukan oleh fakta bahwa tidak ada lebih banyak diskusi institusional. (Mantan) presiden (Juan Manuel) Santos mengatakan kepada saya bahwa dia telah membuat keputusan itu, tetapi itu tidak dapat diubah.”

“Kami akan mendapat manfaat dari banyak analisis (tentang mengakui Palestina),” lanjut Duque.

“Apa yang kita, komunitas internasional, seharusnya tidak lakukan adalah menjadi bagian dari masalah, sebaliknya, kita harus menjadi bagian dari solusi. Solusinya adalah membentuk perdamaian abadi, stabilitas, dan solusi dua negara yang akan bergerak maju,” tambahnya.

Duque juga mengatakan kepada stasiun radio, dia yakin bahwa "solusi dua negara" untuk konflik Israel-PA adalah yang terbaik.

Beberapa negara di seluruh dunia telah mengakui "Palestina" sebagai sebuah negara dalam beberapa tahun terakhir, meskipun gerakan ini sebagian besar bersifat simbolis dan hanya memiliki sedikit efek diplomatik.

Ketua PA Mahmoud Abbas bertemu dengan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels awal tahun ini dan meminta mereka untuk mengakui sebuah negara Palestina di wilayah pra-1967 dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya.

Ketua kabinet PA Rami Hamdallah meminta Norwegia pada bulan Januari untuk mengakui Palestina, bagian dari upaya PA untuk melewati pembicaraan damai dengan Israel.

(T.RA/S: Israel National News)