Ramallah, SPNA - Menteri Urusan Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki, Rabu (26/12/2018), mengumumkan bahwa Palestina akan mulai mengajukan permohonan untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB.
Berbicara kepada stasiun radio Voice of Palestine, al-Malki menyatakan bahwa ia akan mulai mengajukan permohonan untuk meningkatkan status Palestina dari negara pengamat menjadi negara anggota penuh di badan internasional itu. Pengajuan tersebut akan ia lakukan dalam kunjungannya yang akan datang ke New York, yang dijadwalkan pada pertengahan Januari 2019, mengikuti instruksi Presiden Mahmoud Abbas.
Permohonan teresebut akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Al-Malki dijadwalkan akan melakukan kunjungan ini untuk mengambil posisi Palestina sebagai ketua Kelompok 77 negara-negara berkembang dan Cina untuk tahun 2019.
Pengajuan permohonan teresebut menandai langkah-langkah diplomatik terbaru kepemimpinan Palestina, yang dipicu oleh keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Agar bisa memperoleh keanggotaan penuh negara, Palestina membutuhkan dukungan sembilan dari 15 negara anggota DK PBB, dengan syarat, tidak satu pun dari lima negara anggota tetap menggunakan hak veto.
Abbas, dengan suara bulat, ditunjuk sebagai ketua Kelompok 77 dan China selama pertemuan ke-42 menteri luar negeri kelompok itu, yang diadakan di sela-sela Sidang Umum PBB ke-73 pada 27 September.
Al-Malki juga menangani keputusan terbaru Israel untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat setelah serangkaian serangan mematikan yang menewaskan empat warga Palestina dan tiga warga Israel.
Dia akan meminta DK PBB untuk mengimplementasikan Resolusi 2334 DK PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membuka penyelidikan resmi ke dalam pembangunan permukiman.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 menuntut Sekretaris Jenderal PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan laporan kemajuan setiap tiga bulan tentang kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Jika Dewan Keamanan gagal untuk mengimplementasikan resolusi, al-Malki mengatakan dia akan pergi ke Majelis Umum PBB dengan ihwan Persatuan untu Perdamaian.
(T.RA/S: Wafa)
