New York, SPNA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Jumat (25/03/2022), menetapkan bahwa kalimat yang menunjukkan referensi Yerusalem sebagai ibu kota Israel harus dihapus, sebagai imbalan atas permintaan untuk mengadakan pameran di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
“Delegasi Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta diadakannya sebuah pameran bertema ‘Knesset Peringati Hari Jadi Ke-70, Parlemen yang Membentuk Masyarakat Israel’, yang sebelumnya ditampilkan di Bandara Ben Gurion pada 2019,” sebut Channel 12 Israel, sebagaimana dilansir dari Palinfo.
Respon PBB atas permintaan tersebut berbunyi permintaan menghapus foto No. 43. PBB menyebut bahwa sesuai dengan resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, Hukum Dasar Israel yang disahkan pada tahun 1980, yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak sah dan ilegal menurut PBB.
“Ini adalah masalah sensitif, dan informasi yang diterima tidak sesuai dengan hukum internasional,” sebut PBB.
PBB juga meminta Israel untuk menghapus teks yang menyertai gambar Knesset, yang menggambarkan Yerusalem sebagai ibu kota abadi bagi orang-orang Yahudi dan kota suci mereka.
“Kutipan ini tidak relevan dengan gambar dan penghapusan kutipan itu akan membantu mencegah terjadinya ketidaksesuaian dengan hukum internasional dan kepekaan politik,” sebut PBB.
Menanggapi permintaan ini, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengajukan protes kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Gilad Erdan memintanya Guterres untuk memajang pameran tanpa modifikasi apa pun.
“Permintaan buruk PBB untuk menyensor pameran dan menghapus gambar yang mencerminkan sejarah nasional (Israel) kami sebenarnya adalah permintaan untuk menulis ulang sejarah Israel. Kami tidak akan menyetujui tindakan ini dengan cara apa pun,” kata Gilad Erdan.
(T.FJ/S: Palinfo)
