Tel Aviv, SPNA - Pemerintah pendudukan Israel, pada Minggu (27/03/2022), menyetujui pembangunan empat permukiman baru di Negev, di dalam wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948.

Pengesahan pemerintah pendudukan Israel terhadap pembangunan ini muncul selama pertemuan mingguan pemerintah, di mana juga diharapkan untuk meratifikasi lima permukiman lainnya.

“Permukiman baru akan memberikan kekuatan penting untuk memperkuat permukiman di Negev, sebuah langkah penting yang mencerminkan kebijakan perencanaan sosial yang beragam yang berupaya memperkuat wilayah di luar pusat kota Israel,” kata Menteri Dalam Negeri Pendudukan Israel, Ayelet Shaked.

Menteri Pembangunan Israel, Ze’ev Elkin, mengklaim bahwa program memajukan pembangunan permukiman baru di Negev adalah impian Zionis, yang akan merangsang pergerakan penduduk dari Israel tengah ke selatan, dan akan meningkatkan ekonomi Negev serta keamanan penduduk di seluruh wilayah.

Sementara itu, selama beberapa tahun terakhir, pasukan pendudukan Israel terus menggunakan dalih operasi penghijauan di berbagai desa Arab di gurun Negev sebagai alasan untuk menjarah dan merebut ratusan hektare tanah Arab Palestina.

Dengan dalih “Penghijauan Gurun”, otoritas pendudukan Israel bertujuan untuk mengusir penduduk Palestina di Negev, terutama di desa-desa yang telah dicabut pengakuannya oleh pemerintah pendudukan Israel, dari tanah mereka. Otoritas pendudukan Israel selanjutnya akan menanami tanah mereka dengan pohon hutan, dan melarang penduduk desa-desa Arab masuk dan menggunakan lahan mereka sendiri.

Pasukan pendudukan Israel mulai menyerang enam desa Arab sejak Senin lalu (10/01/2022), mulai dari desa Al-Mashash, Al-Zarnouk, Bir Al-Hamam, Al-Ruwais, Al-Ghara', dan Khirbet Al-Watan. Aksi penyerangan disertai pasukan kavaleri dan anjing polisi untuk mencegah rakyat mempertahankan tanahnya.

Pada 24 Juni 2013, Knesset Israel mengesahkan Undang-undang Prawer, atas rekomendasi mantan Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional, Ehud Prawer pada 2011, untuk menggusur dan mengusir penduduk dari puluhan desa Arab Palestina dari gurun Negev, kemudian akan mengumpulkan mereka ke sebuah kota yang dikhususkan bagi mereka agar mudah dikontrol. Sebuah komite khusus telah dibentuk untuk mewujudkan tujuan ini.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menghancurkan 35 desa Arab Palestina yang telah dicabut pengakuannya oleh pemerintah pendudukan. Undang-undang tersebut akan akan merampas lebih dari 800.000 dunam atau 80 ribu hektare lahan yang dimiliki oleh 150.000 penduduk desa tersebut, dari jumlah 300.000 penduduk Arab Palestina yang tinggal di Negev.

(T.FJ/S: Palinfo)