Bethlehem, SPNA – Kepada Ma’an News, Senin (07/08/2017), pejabat Palestina mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) tidak akan melanjutkan koordinasi keamanan dengan Israel, kecuali “negara” tersebut menyetujui sejumlah tuntutan.
Kerja sama keamanan PA dengan Israel telah dikecam sebagai kebijakan "pintu putar" yang menjebloskan para aktivis Palestina dari penjara PA ke penjara Israel. Hal inilah yang menjadi faktor utama menurunnya popularitas Presiden Mahmoud Abbas.
Pasca insiden mematikan di kompleks Masjid Al-Aqsa pada 14 Juli, yang menyebabkan meningkatnya prosedur keamanan yang ditetapkan Israel di tempat suci tersebut, Otoritas Palestina pun segera mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan semua koordinasi dengan Israel.
Meskipun Israel telah menghapus prosedur keamanan baru setelah terjadi demonstrasi besar-besaran oleh warga Palestina selama hampir dua minggu, PA mengatakan pada akhir Juli lalu bahwa pihaknya akan mempertahankan pembekuan koordinasi tersebut.
Mahmoud al-Habbash, penasihat Abbas untuk urusan agama dan Islam, mengatakan kepada Ma'an pada Senin malam bahwa PA tidak menentang dilakukannya koordinasi keamanan, namun Israel terlebih dahulu harus menghentikan semua aktivitas militer di Area A – yaitu 18 persen dari wilayah Tepi Barat yang secara resmi berada di bawah kendali PA secara penuh - dan juga memberi hak kepada PA untuk mengendalikan penyeberangan di perbatasan.
Seorang sumber yang dekat dengan Abbas juga mengatakan kepada Ma'an bahwa Abbas meminta agar pasukan keamanan Palestina ditempatkan bersamaan dengan pasukan Israel dan Yordania di Sungai Yordan. Sungai ini terletak tepat di sebelah utara Tepi Barat yang terbentang antara Israel dan Yordania.
"Pemimpin Palestina akan menolak setiap koordinasi keamanan yang diminta Israel selama Israel tidak menghentikan serangan harian, penembakan, penculikan pejabat dan anggota parlemen Palestina, dan penangkapan anak-anak di kota-kota Palestina dan tempat-tempat pengungsian di wilayah-wilayah yang dikuasai PA," ungkap sumber yang tidak disebutkan namanya.
"Kesepakatan itu harus bisa menguntungan kedua belah pihak, jika Israel tidak menginginkannya, maka tidak mungkin hanya PA yang melakukan itu,” ungkap al-Habbash. Ia menambahkan bahwa tidak ada pihak regional atau internasional yang berusaha mengintervensi agar dimulainya kembali koordinasi keamanan tersebut.
Jurubicara keamanan Palestina Adnan Dmeiri mengatakan kepada Ma'an bahwa PA dan semua jajarannya berkomitmen untuk memutuskan hal tersebut, meskipun media Israel mengklaim bahwa PA secara diam-diam melanjutkan koordinasi keamanannya dengan Israel.
Ketika ditanya tentang pembatasan ruang gerak warga Palestina sejak dibekukannya koordinasi keamanan, al-Habbash mengatakan bahwa warga Palestina "tidak mau terikat oleh ketetapan Israel...."
Dia menambahkan bahwa warga Palestina dan kepemimpinan politik harus menanggung konsekuensi perjuangan nasional Palestina, bahkan jika hal tersebut berarti "terbatasnya ruang gerak,” karena hal seperti itu, "tidaklah berarti," dibandingkan dengan tujuan nasional yang lebih tinggi, yaitu menyingkirkan pendudukan.
Pejabat Israel berusaha meremehkan keputusan Otoritas Palestina tersebut, melalui klaim yang diungkap oleh Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman bulan Juli lalu yang mengatakan, "ini tidak seperti koordinasi keamanan yang Israel."
Namun, harian berita Israel Haaretz melaporkan pada bulan April bahwa Otoritas Palestina telah menahan setidaknya 400 warga Palestina dalam kurun waktu kurang dari setahun, terkait unggahan anti-Israel di media sosial, jumlah yang sama yang ditahan oleh pasukan Israel. Hal ini menunjukkan pencapaian koordinasi keamanan kedua belah pihak. (T.RA/S: Ma’an News)
