Ramallah, SPNA - Anggota Komite Eksekutif PLO, Ahmed Majdalani, mengatakan bahwa pidato Presiden Mahmoud Abbas di PBB pekan depan akan fokus terutama pada proses perdamaian dan peran Amerika Serikat di dalamnya. Terlebih lagi, pada posisi pemerintahan Presiden Trump yang tidak mengikuti pemerintah AS sebelumnya.
Majdalani menambahkan bahwa presiden Abbas juga akan menegaskan kembali komitmennya terhadap keputusan Dewan Nasional dan Pusat, termasuk berakhirnya masa transisi dan penghentian pengakuan Israel sampai dewan tersebut mengumumkan pengakuan negara Palestina. Selain itu, pidato mencakup definisi hubungan dengan pendudukan selama tahap transisi.
Majdalani menjelaskan bahwa Presiden Abbas akan menyampaikan kepada Majelis Umum langkah-langkah konstruktif yang diambil oleh pemimpin Palestina tersebut untuk mengakhiri perpecahan dan menyelesaikan rekonsiliasi nasional dengan Gerakan Hamas guna mencapai persatuan nasional rakyat Palestina.
Lebih dari itu, Presiden akan menekankan kelanjutan dari komitmennya untuk orang-orang yang tinggal di Gaza, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan akan mengambil langkah yang berbeda jika Hamas akan terus menolak mengakhiri perpecahan itu, kata Majdalani.
Anggota Komite Eksekutif menunjukkan bahwa presiden Abbas akan mengunjungi PBB untuk menjelaskan posisi Palestina dan untuk mendapatkan dukungan internasional untuk inisiatif politiknya, yang diumumkan Februari lalu, yang akan mencakup konferensi internasional untuk perdamaian di Timur Tengah.
Majdalani menekankan bahwa tidak ada indikasi apa yang disebut "kebohongan abad ini" dan tidak ada inisiatif atau dokumen. Hal ini menggambarkan rencana praktis Amerika Serikat yang melayani Israel di lapangan dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan merusak hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina dengan menghentikan dukungan kepada UNRWA dan mengakhiri masalah perbatasan melalui perpanjangan kedaulatan Israel di wilayah Palestina.
Pada kunjungan presiden ke Prancis, Majdalani menekankan bahwa kepemimpinan sekarang bergantung pada presiden Prancis dan pemerintah Prancis memiliki posisi yang lebih besar untuk mengaktifkan kembali prakarsa Prancis yang menyerukan konferensi perdamaian internasional dan pengakuan negara Palestina yang akan mendorong beberapa negara Eropa yang menunggu posisi Prancis sampai sekarang, kata Majdalani.
(T.RA/S: PNN)
