Jalur Gaza, SPNA - Mayor Jenderal Abbas Kamel dilaporkan terpaksa membatalkan kunjungannya ke Jalur Gaza.
TV 10 Israel, Kamis (18/10/2018) melaporkan, pemerintah Israel melarang Kepala Badan Intelijen Mesir tersebut masuk ke Gaza melalui Jalur Beit Hanoun karena alasan keamanan.
Jalur tersebut ditutup Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pasca bentrok panas terakhir di Jalur Gaza.
Meskipun demikian, 5 delegasi Badan Intelejen Mesir telah melakukan pertemuan penting dengan ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh.
Delegasi tersebut adalah pejabat senior Badan Inteljen Mesir diantaranya, Ahmed Abdul Khaliq, Ketua penanganan kasus Palestina di badan Intelijen Mesir, seperti dilansir kantor berita Maannews.
Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Mesir menjadi tokoh utama dalam rekonsiliasi Hamas dan Fatah yang sempat kandas Oktober lalu. Mesir juga memainkan peran penting dalam negosiasi Hamas dan Israel.
Jalur Gaza adalah wilayah yang terisoliasi akibat blokade Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun.
Selain itu, Pemerintah AS bulan lalu juga menghentikan donasinya terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Gaza.
Situasi sulit ini memaksa warga Gaza menggelar aski masal “Great March of Return”, menuntut Israel untuk menghapus blokade yang membuat warga Gaza sengsara serta memulangkan pengungsi Palestina ke tanah air.
Puluhan ribu warga Palestina yang tidak bersenjata dilaporkan berkumpul di perbatasan Gaza untuk menerobos pagar pembatas dan menembakkan layangan dan balon pembakar.
Sementara itu pasukan Israel menembaki para demonstran secara membabi buta akibatnya sekitar 210 warga Gaza merenggang nyawa.
Minggu, 14 Oktober lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman dalam sidang kabinet mengancam akan melakukan serangan besar terhadap Hamas jika terus ‘’mengompori’’ warga Gaza untuk melakukan demonstrasi masal.
Sebelumnya Sekjen PBB Antonio Guterres dan Komisaris Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini menyerukan lembaga internasional untuk melakukan penyelidikan independen terhadap tindak kriminal pasukan Israel terhadap demonstran Palestina.
Guterres juga memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni di tahun 2020. Ia juga juga mendesak masyarakat internasional berkontribusi menangani krisis di Palestina sesuai resolusi PBB terkait.
(T.RS/S:RtArabic)
