London, SPNA - Tiga belas badan amal Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik "Deal of the Century (kesepakatan abad ini)" Presiden AS Donald Trump, setelah diumumkan bahwa tahap awal dari rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu itu akan diluncurkan di Bahrain bulan depan.
Pernyataan itu, yang ditandatangani oleh 13 badan amal Inggris termasuk Christian Aid, Interpal, dan Medical Aid for Palestinianians (MAP), menekankan bahwa "orang-orang Palestina menghadapi keadaan darurat nasional dan sangat membutuhkan dukungan kami."
"Selama dua tahun terakhir," pernyataan itu berbunyi, "AS telah memulai upaya untuk menghapus status sekitar lima juta pengungsi Palestina sejak apa yang oleh rakyat Palestina dikenal sebagai Nakba tahun 1948." Badan amal tersebut kemudian mengutip beberapa tindakan AS terhadap Palestina, termasuk pembatalan dana UNWRA, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan, baru-baru ini, secara efektif membenarkan tindakan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki.
Mengomentari "kesepakatan abad ini" - rencana perdamaian AS yang dibuat oleh menantu Presiden Trump, Jared Kushner, dan Perwakilan Khusus untuk Negosiasi Internasional Jason Greenblatt - badan amal mengatakan bahwa, “sejak rencana itu pertama kali diusulkan, AS telah bertindak untuk mendukung dan menanamkan visi pencaplokan tanah Palestina dan pendudukan Israel yang abadi, dengan menyatakan penolakan terhadap hak-hak fundamental yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan kembali di bawah hukum internasional.”
Pernyataan itu menyimpulkan, "Sebagai koalisi organisasi kemanusiaan, pembangunan, hak asasi manusia dan agama yang berbasis di Inggris yang bekerja untuk mendukung hak dan kesejahteraan rakyat Palestina, kami sangat prihatin bahwa hak asasi manusia yang mendasar dan perlindungan sipil yang dijamin untuk Palestina di bawah hukum internasional sekarang sedang diserang secara serius, dan dalam bahaya besar."
Karena itu kami menyerukan "pemerintah Inggris, anggota parlemen dan organisasi masyarakat sipil untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan internasional pada saat yang kritis ini."
(T.RA/S: MEMO)
