Turki Kecam Rencana Pembangunan 2.342 Hunian Ilegal Israel di Wilayah Yang Diduduki

“Kami menolak kebijakan yang melanggar hak-hak rakyat Palestina serta mengabaikan hukum internasional,” tulis Kementerian Luar Negeri Turki

BY Mohamed AlhirtaniEdited Thu,07 Nov 2019,01:52 PM

Istanbul, SPNA - Kementerian Luar Negeri Turki mengecam rencana Israel untuk membangun lebih dari dua ribu unit pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.

Akhir Oktober lalu, Peace Now mengungkapkan bahwa pemerintah Israel telah meresmikan pembangunan 2.342 unit rumah baru di Tepi Barat.

Dilansir Palinfo, Rabu (06/11/2019),  Kemenlu Turki dengan tegas mengecam  rencana pembangunan hunian Yahudi baru di Tepi Barat yang telah disetujui pemerintah Israel Oktober lalu.

“Kami menolak kebijakan yang melanggar hak-hak rakyat Palestina serta mengabaikan hukum internasional,” tulis Kementerian Luar Negeri Turki.

Turki juga menyerukan dunia internasional agar berperan aktif menghapus pendudukan serta pelanggaran hukum terhadap Palestina dan rakyatnya.

Menurut Turki,  rencana pembangunan 2.342 permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki adalah bukti nyata bahwa Israel ingin mencaplok Palestina serta merusak solusi dua negara.

(T.RS/S:Palinfo)

leave a reply
Posting terakhir

Uni Eropa Kecam pembangunan hunian ilegal Israel di Al-Quds

Melalui pernyataan Dewan Kementerian Luar Negeri, Uni Eropa menegaskan menolak keras politik permukiman Israel, seperti perampasan lahan dan penggusuran rumah warga.  “Langkah Israel tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang akan mengancam solusi dua Negara,” seperti dikutip Rt Arabic.

Palestina tegaskan tolak proyek pembangunan rel kereta api di wilayah yang diduduki Israel

Ketua Lembaga Urusan Sipil Palestina, Hussein Syaikh mengatakan: “Israel menawari kami untuk ambil bagian dalam pembangunan rel kereta api dari Jenin ke Haifa menuju ke beberapa negara Arab. Kami tegaskan menolak tawaran itu. Tidak ada normalisasi sebelum pendudukan diakhiri. Kami tidak akan membiarkan adanya solusi ekonomi yang menguntungkan Israel. Sepotong roti tidak bisa menjadi ganti kebebasan nasional.