Cairo, SPNA – Sekjen Liga Arab, Ahmed Abu al-Gheit dalam  pernyataan penutup sidang Liga Arab di Cairo (01/02/2020)  menegaskan bahwa Liga Arab menolak Deal of Centruy yang digagas Donald Trump.

Sidang Darurat Liga Arab di Cairo  dipimpin oleh Irak serta dihadiri Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Liga Arab menegaskan bahwa Deal of Century tidak dapat dijadikan resolusi tepat mewujudkan perdamaian di Timur Tengah yang adil dan abadi, sesuai dengan keptusan PBB.

Gagasan AS tersebut justru menggagalkan perjanjian  damai yang telah diupayakan sejak 30 tahun terakhir.

Liga Arab juga menegaskan Deal of Centruy tidak akan berhasil dilaksanakan karena bertentangan dengan konsensus perdamaian internasional.

Deal of Century dinilai tidak mendukung hak mendasar  Palestina, diantaranya hak untuk merdeka, berdikari yang memiliki otoritas terhadap batas wilayah 4 Juni 1967, dengan Al-Quds timur sebagai ibukotanya.

Liga Arab kembali berpegang teguh dengan perjanjian damai sesuai dengan solusi dua negara dan keputusan dunia internasional serta inisiatif perdamian Arab yang menjamin kemerdekaan Palestina dimana Al-Quds timur sebagai ibukota.

Deal of Century yang digagas Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah menetapkan Yerusalem ibukota bersatu bagi Israel.

Berdasarkan rencana Trump, ibukota Palestina akan dipindahkan di lingkungan Arab di sisi timur tembok pemisah Al-Quds yang terpisah dari seluruh wilayah Al-Quds lainnya. Wilayah tersebut mencakup Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat. Palestina dapat menamai wilayah tersebut dengan "Al-Quds" menggunakan istilah

Sementara untuk situs suci di Al-Quds akan tetap berada dibawah kuasa Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.

Hal ini ditentang oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa "Yerusalem tidak dijual. Kesepakatan konspirasi AS tidak akan berlaku di Palestina karena hanya melayani kepentingan Israel,'' tegasnya.

PBB juga menolak 'Dral of The Century dan  menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan, dengan salinan yang dikirim ke MEMO, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan, "Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada solusi dua-Negara telah ditentukan, selama bertahun-tahun, oleh Keamanan terkait. Resolusi Dewan dan Majelis Umum dimana Sekretariat terikat."

Ditambahkannya, "PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina dan Israel dalam menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua Negara - Israel dan Palestina - yang hidup berdampingan dengan damai dan keamanan dalam batas yang diakui, berdasarkan garis pra-1967."

Perlu dicatat bahwa Trump telah mengabaikan solusi dua negara yang diadopsi oleh PBB dan komunitas internasional. Presiden AS itu juga mengusulkan pandangannya sendiri tentang solusi dua negara, yang mengabaikan perbatasan 1967 dan menetapkan seluruh Yerusalem berada di bawah kedaulatan Israel sepenuhnya.

(T.RS/S:RtArabic)