London, SPNA - Dokumen rahasia Inggris mengungkapkan bahwa mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, lebih dari tiga dekade lalu, telah menyepakati untuk menempatkan kembali orang-orang Palestina di Mesir. Menurut dokumen tersebut, yang diperoleh secara eksklusif oleh BBC, setelah permintaan pengungkapan Freedom of Information Act, Mubarak menanggapi permintaan Amerika kala ia mengajukan penawarannya. Mantan presiden tersebut menetapkan bahwa sebagai pengganti menyetujui langkah tersebut, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik Arab-Israel harus dicapai.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Mubarak mengungkapkan permintaan AS dan tanggapannya saat melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Perundingan tersebut diadakan saat kunjungannya ke London dalam perjalanan kembali ke Washington, pada bulan Februari 1983, di mana ia bertemu dengan Presiden AS Ronald Reagan.

Dua kunjungan tersebut terjadi delapan bulan setelah Israel menyerang Lebanon pada tanggal 6 Juni 1982 dengan dalih melakukan operasi militer melawan PLO. Hal ini didorong oleh upaya pembunuhan terhadap duta besar Israel di London, Shlomo Argov.

Mengingat situasi yang sangat menegangkan di Timur Tengah, Mubarak berusaha meyakinkan AS dan Israel untuk menerima pendirian entitas Palestina dalam konteks "konfederasi" dengan Yordania, untuk meletakkan fondasi guna membangun masa depan yang independen. Negara Palestina, menurut catatan pertemuannya dengan Thatcher, Mubarak mengatakan bahwa ketika ia diminta untuk menerima orang-orang Palestina dari Lebanon, dia mengatakan kepada AS bahwa ia dapat melakukannya hanya dalam konteks rencana komprehensif untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Mantan presiden tersebut menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah warga Palestina dari Lebanon meski dia menyadari bahaya langkah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa, "Sebuah negara Palestina tidak akan pernah menjadi ancaman bagi Israel."

Menanggapi laporan yang dilansir BBC tersebut, Mubarok, Rabu (29/11/2017), mengeluarkan bantahan dengan mengatakan, "Untuk menjelaskan apa yang telah beredar di media dalam beberapa hari terakhir, berdasarkan dokumen Inggris yang dipublikasikan pada pertemuan antara saya dan Perdana Menteri Inggris pada bulan Februari 1983, saya merasa penting untuk mengklarifikasi fakta sejarah berikut kepada orang-orang Mesir."

"Selama invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, keadaan di Timur Tengah semakin parah. Ini adalah beberapa bulan setelah selesainya penarikan Israel dari Sinai pada tahun 1982. Mengingat agresi Israel ini, invasi ke negara Arab dan kedatangan pasukannya ke Beirut, saya membuat keputusan untuk menarik duta besar Mesir keluar dari Israel dan bekerja untuk mengamankan jalan keluar orang-orang Palestina yang terjebak di Beirut."

Dia menambahkan: "Mesir memang telah mengamankan jalan keluar orang-orang Palestina yang terjebak di Beirut, yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Mereka melewati Terusan Suez dan menuju ke Yaman. Ketika kapal yang membawa Yasser Arafat dan rekan-rekannya berhenti, saya bertemu mereka di Terusan Suez dan menekankan bahwa Mesir berdiri bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sah."

Dia melanjutkan, "Sama sekali tidak ada kebenaran atas klaim penerimaan Mesir, atau penerimaan saya, untuk menempatkan kembali orang-orang Palestina di Mesir, khususnya mereka yang berada di Lebanon pada saat itu. Beberapa pihak mencoba meyakinkan saya untuk menempatkan beberapa orang Palestina, yang saat itu berada di Lebanon, di Mesir. Saya benar-benar menolak usulan perdana menteri Israel saat itu yang ingin menempatkan orang-orang Palestina di Mesir atau ... di bagian wilayah Sinai.”

"Saya segera mengkonfirmasikan kepadanya dalam pertemuan bahwa saya bahkan belum siap untuk mendengarkan usulan tersebut."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Saya telah mempertahankan sebuah prinsip yang tidak pernah saya ubah, yang tidak melepaskan sejengkal tanah Mesir yang saya perjuangkan bersama dengan generasi saya. Ini diwujudkan dalam desakan kami untuk memulihkan inci terakhir tanah kami yang diduduki pada tahun 1967 dan kesuksesan kami mengembalikan seluruh kota Taba ke kedaulatan Mesir."

(T.RA/S: Middle East Monitor)