Di bawah Trump, tidak ada kesepakatan damai untuk Palestina

Yerusalem, SPNA - Ahmad Tibi, salah seorang anggota parlemen Arab terkemuka, mengatakan bahwa di bawah Presiden Trump, solusi untuk konflik Israel-Palestina tidak mungkin terwujud.

BY adminEdited Wed,10 Jan 2018,11:18 AM

Yerusalem, SPNA - Ahmad Tibi, salah seorang anggota parlemen Arab terkemuka, mengatakan bahwa di bawah Presiden Trump, solusi untuk konflik Israel-Palestina tidak mungkin terwujud.

Berbicara kepada Al Jazeera dari kantornya di Knesset, Tibi mengatakan bahwa tidak ada solusi politis dalam masalah tersebut, terlepas dari AS yang menyatakan sebaliknya.

"Tidak ada masa depan saat Trump berkuasa, dan sekarang ia berkuasa, solusi tersebut  tidak mungkin terwujud," katanya.

Tibi juga menolak apa yang disebut "kesepakatan abad ini", yang menurut laporan media, kesepakatan tersebut menawarkan negara Palestina di Gaza dan sebagian Tepi Barat, namun melepaskan Yerusalem.

Menurut Tibi, Trump dan sekutu-sekutunya telah membuat perubahan radikal dari kebijakan AS sebelumnya, terutama mengenai isu-isu Yerusalem dan permukiman ilegal Israel.

Sebelum pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kebijakan AS mempertimbangkan wilayah kota yang diduduki dan menjadi subyek status perundingan terakhir antara kedua belah pihak.

"Tidak diragukan lagi bahwa keputusan Trump adalah adaptasi total dari narasi Israel tentang Yerusalem dan merupakan perubahan total dari kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah," kata Tibi.

Pada tahun 1947, PBB berencana membagi wilayah Palestina menjadi dua negara bagian yang terpisah, namun akan meninggalkan Yerusalem di bawah pemerintahan internasional.

Namun, Tzachi Hanegbi, menteri regional Israel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan Trump pada 6 Desember seharusnya tidak menghalangi Palestina untuk mengkliam Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka.

"Kami mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota kami dan tidak boleh dibagi, tapi itu hanya klaim, bukan diktat," kata Hanegbi, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kepada Al Jazeera.

"Palestina dapat mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka dan kami bisa menegosiasikan sebuah permukiman. Meskipun kami mencaplok Yerusalem Timur, tetap saja wilayah tersebut masuk dalam negosiasi," kata Hanegbi.

Yerusalem tetap menjadi inti konflik Israel-Palestina yang abadi.

Israel menduduki sektor timur kota tersebut pada tahun 1967 dan kemudian mencaploknya meski dianggap melanggar hukum internasional.

Para pemimpin Palestina menginginkan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara negara tersebut di masa depan, sementara Israel menegaskan bahwa kota ini adalah ibu kota yang tak terpisahkan.

(T.RA/S: Aljazeera)

leave a reply