Negara Palestina dibawah pengawasan Arab

Donald Trump tidak pernah menyebut nama Palestina seperti layaknya Israel. Presiden Amerika Serikat dari partai Republik ini bahkan terang-terangan mendeklarasikan kepada dunia internasional bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

BY Rizky SyahputraEdited Sat,14 Jul 2018,06:44 PM
Bagian sisi kota Yerusalem yang diduduki

Tariq Hassan (Kolomnis Mesir)

Al-Quds, SPNA –Donald Trump tidak pernah menyebut nama Palestina seperti layaknya Israel. Presiden Amerika Serikat dari partai Republik ini bahkan terang-terangan mendeklarasikan kepada dunia internasional bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Donald Trump seolah mengatakan: ‘’Wilayah itu (Palestina) adalah milik bangsa Yahudi, beserta Yerusalem. Bangsa Palestina tak punya hak sedikitpun atas tanah air mereka.  Tak ada solusi dua negara (Israel – Palestina) di wilayah itu’’, lantas apa alternatifnya?
Baik Washington maupun Israel sama-sama menginginkan kesepakatan dengan negara-negara Arab tetangga dan mengabaikan Palestina. Mereka menilai kompromi dengan Arab dapat mengakhiri ketegangan di Palestina. 
Apapun kebijakan yang diambil harus mencakup solusi penyelesaian krisis di Palestina serta menjamin kedaulatan Negara tersebut. 
Rakyat Palestina sangat mengetahui  bahwa memulihkan situasi serta mendirikan negara yang berdaulat adalah langkah krusial yang harus segera diwujudkan, meskipun langkah ini dianggap separuh solusi dan Palestina adalah separuh Negara. Selama kondisi rakyat Palestina menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali seperti yang mereka alami saat ini. 
Mengabaikan krisis Palestina sama dengan menyokong Amerika dan Israel untuk membebani bangsa Arab dengan kisruh yang terjadi di Palestina, serta mengubahnya menjadi bola api bagi di kawasan.  
Akibat yang ditimbulkan dari sikap acuh tak acuh atas krisis di Palestina harus diperhatikan dengan hati-hati. Berbagai kerusakan, kekacauan hingga  terorisme menyebar luas di Timur Tengah dan dunia internasional tanpa  kendali atau mata rantai.
Transisi isu dan krisis Palestina menjadi masalah Palestina - Arab juga telah menimbulkan kekacauan di Sinai utara, seperti yang pernah terjadi di Yordania dan Lebanon. Hal ini juga tidak menyelamatkan keamanan Israel yang sampai saat ini masih mengadukan keamanan negara mereka kepada asing, disamping juga mencari jalan keluarnya sendiri.
Pertanyaannya sekarang adalah: Bagaimana perjanjian regional dengan Israel dapat menjamin penyelesaian krisis di Palestina?
Hal ini barangkali dapat dijamin jika perjanjian Arab-Israel menjadi dasar pembentukan negara Palestina di bawah pengawasan bangsa-bangsa Arab. Seperti yang pernah dilakukan sejumlah Negara Arab kawasan sebelumnya, khususnya Mesir. 
Hal ini terbukti bahwa perjanjian tersebut  tidak hanya solid dan kokoh namun juga dapat berevolusi serta memahami amandemen yang diperlukan dengan penuh keyakinan.
Perlu dicatat bahwa revolusi dan amandemen yang dihasilkan dalam perjanjian damai Mesir-Israel dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris di Sinai Utara, adalah fakta yang jelas.
Disaat yang sama,  dapat diakui dengan kepastian yang hampir mutlak bahwa tanpa Mesir dan Yordania, bisa jadi isu Palestina tidak akan bertahan sebagai isu nasionalisme bangsa yang berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan, seperti isu nasionalisme yang menjadi isu utama bangsa Arab .
Tidak ada ruang dan waktu yang cukup untuk membuktikan kenyataan ini secara detail. Namun yang harus diingat bahwa Mesir dan Yordania, bersama dengan Arab Saudi dan UEA, pada dasarnya adalah pihak yang dapat memulihkan situasi di Palestina  serta menghadapi Israel.
 Mereka sejatinya adalah jaminan dan pilar kepercayaan  tercapainya pembentukan negara Palestina di bawah kontrol Arab.
Sudah tiba waktunya untuk memulai membangun negara harapan bernama ‘’Palestina’’  tanpa ragu atau takut, yang saat ini dipegang otoritas Palestina, ditambah dukungan teritorial dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sambil terus menuntut sisa tanah dan hak-hak yang dirampas dari negara yang baru dilahirkan ini.
Israel juga tidak perlu khawatir dan takut dari pembentukan Negara Palestina ditambah mereka sudah mengamati hal ini sejak beberapa dekade silam.
Lalu apakah solusi ‘’Negara Palestina di bawah kontrol Arab’’ sebagai inisiatif baru yang dapat diajukan dalam KTT Arab mendatang serta memberikan mandat kepada komite kepemimpinan Arab untuk mendiskusikan hal ini dengan Israel, Amerika Serikat dan seluruh dunia dapat membuahkan hasil? 
Seandainya solusi tersebut  lebih dari sekedar  “kemungkinan”. 

*Diterjemahkan oleh: Thariq Aziz


 

leave a reply