Ramallah, SPNA - Amerika Serikat tidak akan menyajikan rencana perdamaian Israel-Palestina yang telah lama dinanti, dalam waktu dekat. Sebaliknya negara tersebut berusaha mengubah secara sepihak kerangka acuan untuk proposal mendatang, kata seorang pejabat senior Palestina, Sabtu (15/09/2018), menurut laporan Reuters.
Menggemakan keraguan mendalam warga Palestina, negara-negara Arab dan analis, Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina, mengatakan bahwa pemerintahan Trump berpihak pada Israel pada isu-isu inti konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, dan mengubur semua peluang untuk perdamaian Timur Tengah.
“Saya pikir mereka tidak akan pernah memperkenalkan rencana tersebut,” kata Erekat dalam wawancara dengan Reuters di Yerikho. “Seluruh dunia menolak ide-ide mereka. Mereka sudah melaksanakan rencana mereka dengan mengubah kerangka acuan,” tuturnya.
Keraguan telah meningkat atas apakah pemerintahan Trump dapat mengamankan apa yang disebutnya "kesepakatan akhir" sejak Desember, ketika Presiden AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan Kedutaan Besar AS di sana.
Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Kedua pihak mengklaimnya sebagai ibu kota. Langkah Trump membuat marah orang-orang Palestina, yang sejak itu memboikot upaya perdamaian Washington, yang dipimpin oleh menantu presiden AS, Jared Kushner.
Amerika Serikat juga telah menghentikan bantuan untuk Palestina dan UNRWA - badan PBB untuk para pengungsi Palestina - dan telah memerintahkan kantor PLO di Washington untuk ditutup, yang semakin membuat marah para pemimpin Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah AS tersebut.
Erekat mengatakan bahwa tampaknya Amerika Serikat telah menerima posisi Israel pada isu-isu utama lain dari konflik, dan bukan hanya Yerusalem, termasuk nasib jutaan pengungsi Palestina dari perang yang terjadi pada tahun 1948 dan permukiman Israel di tanah Palestina yang dianggap sebagai bagian dari masa depan negara merdeka mereka.
Tetapi utusan Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt, mengatakan kepada Reuters bahwa Washington siap untuk menerima kritikan Israel terhadap rencana tersebut dan kedua belah pihak dapat mengharapkan bagian yang mereka sukai atau tidak.
Greenblatt mengatakan, para perunding AS telah memasuki "tahap pra-peluncuran" dari rencana tersebut, meskipun ada boikot oleh para pemimpin Palestina, tetapi menolak untuk menentukan jangka waktunya.
Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Yerusalem Timur. Israel merebut wilayah-wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.
Para pejabat AS sejauh ini tidak berkomentar mengenai apakah rencana mereka akan mendukung pembentukan negara Palestina di samping negara Israel - tujuan dari putaran negosiasi sebelumnya, yang gagal pada tahun 2014.
"Mereka mengatakan kepada kami 'damai berdasarkan kebenaran'," kata Erekat.
"Kebenaran (bagi) Kushner dan Netanyahu adalah bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, tidak ada hak untuk kembali bagi pengungsi, permukiman adalah legal, tidak ada negara Palestina pada 1967 dan Gaza harus dipisahkan dari Tepi Barat dan ini benar-benar tidak dapat diterima," Kata Erekat.
Palestina memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat, tetapi Israel menguasai sebagian besar wilayah itu dan telah memperluas permukiman di sana. Sebagian besar negara menganggap permukiman itu ilegal, meskipun Israel membantahnya. Ia menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza, yang diperintah oleh gerakan Hamas.
"Satu-satunya hal yang dilakukan pemerintahan ini sejak mulai bertugas adalah hanya untuk membawa orang Israel dan Palestina keluar dari jalan menuju perdamaian, dari jalan solusi dua negara," kata Erekat.
(T.RA/S: MEMO)
