Ramallah, SPNA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat (21/09/2018), menyuarakan kesiapannya untuk memulai pembicaraan dengan Israel.
Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Emmanuel Macron di Paris, Abbas mengatakan, "Kami siap bernegosiasi dengan Israel - baik di depan umum atau secara terstutup - yang didukung oleh Kuartet (Timur Tengah)."
Yang disebut “Kuartet” Timur Tengah adalah AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa.
"Palestina tidak menolak negosiasi," kata Abbas. "Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah orang yang telah mengacaukan proses perdamaian."
Di hari yang sama, Kepresidenan Prancis mengeluarkan pernyataan pada pertemuan antara kedua pemimpin, di mana Prancis menegaskan kembali bahwa negaranya mendukung pada solusi dua negara.
Macron menegaskan kembali komitmen penuh Prancis untuk melanjutkan kembali dialog antara Palestina dan Israel. Ia juga menegaskan kepada Presiden Abbas mengenai kesediaan Prancis untuk memobilisasi di bidang diplomatik guna mengubah situasi yang tidak lagi dapat dipertahankan.
Mengingat pengepungan Israel yang ketat di Jalur Gaza, Macron menekankan "pentingnya melakukan segala yang mungkin untuk memperbaiki situasi kemanusiaan."
Para pemimpin tersebut juga membahas pembicaraan yang sedang berlangsung, antara Otoritas Palestina dan Hamas yang dimediasi Mesir, menurut pernyataan tersebut.
Macron mengatakan, Prancis mendukung perundingan untuk mencapai rekonsiliasi intra-Palestina dalam upaya "untuk memungkinkan mengadakan pemilihan dalam beberapa bulan mendatang" di Gaza, yang merupakan "kontribusi penting bagi pembentukan negara Palestina yang demokratis".
Dia juga "mengulangi (adanya) keterikatannya dengan keamanan Israel, namun di sisi lain mengecam kebijakan penjajahan Israel, yang telah berlanjut dan dipercepat dalam beberapa bulan terakhir".
Abbas tiba di Paris pada hari Kamis atas undangan Macron. Pada hari Sabtu, presiden Palestina akan meninggalkan Prancis menuju Irlandia, sebelum menuju New York untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB.
Pembicaraan Palestina-Israel terhenti tahun 2014, sebagian besar karena penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan unit permukiman Yahudi di tanah Palestina yang disita.
(T.RA/S: Anadolu Agency)
