New York, SPNA - Kerajaan Arab Saudi secara tegas telah menolak semua kebijakan, praktik, dan rencana ilegal Israel serta upaya Israel untuk melanggengkan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina, untuk melenyapkan identitas nasional mereka dan merusak hak-hak mereka yang sah.
Hal ini terungkap dalam pidato Kerajaan Arab Saudi di hadapan Dewan Keamanan PBB, Selasa (22/01/2019), tentang situasi di Timur Tengah, yang disampaikan oleh Perwakilan Tetap Kerajaan untuk PBB, Abdullah bin Yahya Al-Mualimi.
Ia meminta komunitas internasional dan Dewan Keamanan khususnya untuk memikul tanggung jawabnya dan segera turun tangan untuk menghentikan proyek-proyek permukiman dan memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina dan memaksa otoritas pendudukan Israel untuk mengimplementasikan resolusi internasional, mencabut pengepungan di Jalur Gaza dan segera membuka perlintasan secara permanen dan mengakhiri krisis kemanusiaan dan ekonomi yang memengaruhi rakyat Palestina.
Ia mengatakan, "Negara saya menekankan pentingnya perdamaian yang komprehensif dan abadi di Timur Tengah sebagai opsi strategis untuk mengakhiri konflik Arab-Israel sesuai dengan hak prerogatif internasional dan inisiatif perdamaian Arab tahun 2002, yang dipresentasikan oleh negara saya dan termasuk pendirian negara Palestina sesuai perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukota dan mengakhiri pendudukan Israel atas semua wilayah Arab, termasuk Golan Suriah dan wilayah Lebanon."
Ia menambahkan, "Rakyat Suriah juga masih hidup dalam krisis manusia terburuk abad ini. Mantan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal di Suriah, Stephane de Mistura, telah menyelesaikan tugasnya tanpa mencapai hasil yang diinginkan ... karena ketegaran rezim Suriah dan keengganannya untuk mencapai solusi politik yang adil untuk mengakhiri tragedi rakyat Suriah."
Ia mengucapkan selamat kepada Utusan Khusus baru Sekretaris Jenderal untuk Suriah, Geir Pedersen, atas tugas baru dan sulit yang dipercayakan kepadanya dan menekankan dukungan dari Pemerintah Arab Saudi untuk upayanya dalam mencapai solusi politik berdasarkan resolusi 2254.
Ia mengimbuhkan bahwa pemerintah Kerajaan menekankan pentingnya mencapai solusi politik yang adil untuk mengakhiri penderitaan warga Suriah di seluruh dunia dan menuntut penarikan semua pasukan asing dan pejuang asing, terutama pasukan Iran dan milisi mereka dari semua wilayah Suriah.
Ia menegaskan kecaman terhadap Kerajaan Arab Saudi dan penolakannya atas penggunaan senjata kimia di Suriah, dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berusaha menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini.
(T.RA/S: Saudi Press Agency)
