Al-Quds, SPNA – Pemerintah Israel dilaporkan akan menyutujui pembangunan 9.000 unit hunian di  permukiman ilegal  di kota suci Al-Quds.

Dilansir Rt Arabic, Senin (08/12/2020), Lembaga Perencanaan dan Pembangunan Israel menyetujui pembangunan 9.000 hunian ilegal di kota suci Al-Quds utara.

Rencana tersebut dikecam oleh lembaga HAM Israel  “Peace Now” yang menilai bahwa hal ini akan menjadi ancaman baru terhadap perdamaian di Palestina.

Peace Now juga menyerukan dunia internasional dan lembaga HAM untuk bergerak menghentikan ekspansi permukiman legal Israel dan menyerukan kedua belah pihak untuk kembali berunding. 

Di saat yang sama Israel juga menyatakan akan mencaplok puluhan hektar tanah di wilayah Nablus untuk perluasan permukiman ilegal.

Surat kabar resmi Palestina Wafanews, Selasa (08/12), melaporkan bahwa puluhan lahan pertanian di beberapa desa di Nablus terancam akan diambil alih oleh pihak Israel, diantaranya di Desa Burin, Madama, Ashirah al-Qibliah. Lahan tersebut kemudian akan akan digunakan untuk perluasan permukiman Yahudi “Yitzhar”.

Dilansir Palinfo,  Permukiman baru yang akan dibangun mencapai 503  titik, dimana 474 berada di Tepi Barat dan 29 di Yerusalem. Wilayah ini mencakup lebih dari 46% dari total luas Tepi Barat.

Oktober lalu, Asosiasi Studi Arab di Al-Quds melaporkan bahwa Israel  telah menggusur 165.690 rumah Palestina yang menyebabkan sekitar satu juta warga Palestina menjasi tunawisma.

Sementara itu, sejak awal 2020 Israel telah menggusur 450 bangunan serta mendorong warga Palestina untuk menghancurkan rumah mereka sendiri.

Aturan yang diberlakukan Israel terkait konstruksi bangunan Palestina terutama di Yerusalem, membuat warga Palestina tidak memperoleh ziin pembangunan atau membuat mereka mengungsi ke wilayah Tepi Barat. Saat ini warga Palestina di Al-Quds membutuhkan sekitar 25 ribu unit rumah, lapor lembaga tersebut.

 (T.RS/S:RtARabic)