Amnesty Internasional: Sektor Kesehatan Palestina Terancam Akibat Penutupan Institusi Kesehatan Tepi Barat oleh Israel

Komite Tenaga Kesehatan Palestina (UHWC) adalah salah satu lembaga yang menyediakan layanan kesehatan di Wilayah Palestina yang diduduki, menjalankan rumah sakit dan klinik kesehatan yang menyediakan perawatan medis bagi warga miskin.

BY Edited Sat,12 Jun 2021,04:22 AM

Al Bireh, SPNA - Amnesty Internasional mengatakan bahwa keputusan Israel untuk menutup Komite Tenaga Kesehatan Palestina (UHWC) akan berkonsekuensi buruk bagi sektor kesehatan di Palestina di Tepi Barat.

“UHWC adalah salah satu lembaga yang menyediakan layanan kesehatan di Wilayah Palestina yang Diduduki, menjalankan rumah sakit dan klinik kesehatan yang menyediakan perawatan medis bagi warga miskin. Penutupan kantor pusat lembaga tersebut akan berdampak besar pada penyediaan layana kesehatan dasar bagi ribuan warga Palestina. Program kesehatan wanita yang ada di kantor pusat tersebut pun telah dihentikan,” tutur Saleh Higazi, Wakil Direktur Amnesty Internasional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Sebagai kekuatan pendudukan Israel mempunyai kewajiban yang jelas berdasarkan hukum internasional untuk melindungi hak seluruh warga Palestina – termasuk hak kesehatan mereka. Sejauh ini, mereka (Israel) benar-benar gagal dalam memenuhi tanggungjawab ini selama pandemi global, dengan menerapkan vaksinasi COVID-19 yang diskriminatif. Otoritas Israel harus segera membatalkan perintah penutupan tersebut dan mengakhiri kejahatan mereka terhadap tenaga kesehatan.

“Penargetan UHWC adalah bentuk serangan yang lebih luas terhadap organisasi masyarakat sipil Palestina. Alih-alih mengkriminalisasi organisasi yang menyediakan layanan kesehatan vital, pihak berwenang Israel harus mengakhiri diskriminasi yang dilembagakan dan penindasan sistematis mereka terhadap Palestina,” dikutip Quds News Network, Rabu (09/06/2021)

Pasukan pendudukan Israel menggerebek markas UHWC di Al Bireh. Mereka mendobrak pintu, menyita komputer dan drive memori, dan mengeluarkan perintah militer yang memaksa kantor tersebut ditutup selama enam bulan. Organisasi tersebut telah diserang berulang kali. Karyawannya pun menghadapi pelecehan dan penangkapan karena diduga berafiliasi dengan Front Pembebasan Populer untuk Palestina, sebuah partai politik Palestina dengan sayap bersenjata.

(T.RA/S: QNN)

leave a reply
Posting terakhir