Ramallah, SPNA - Sekitar 500 tahanan administratif Palestina, sebagaimana dilansir Wafa, pada Jumat (08/04/2022), masih melanjutkan boikot untuk 99 hari berturut-turut  terhadap pengadilan pendudukan Israel di bawah slogan “Keputusan kami adalah kebebasan”, sebagai langkah konfrontasi melawan kebijakan tahanan administratif.

Pada awal Januari lalu, para narapidana administratif Palestina mengambil sikap kolektif, menyatakan memboikot secara keseluruhan terhadap semua prosedur peradilan terkait penahanan administratif (peninjauan kembali, banding, pengadilan tinggi).

Penahanan administratif adalah praktik penahanan sewenang-wenang otoritas pendudukan Israel terhadap penduduk Palestina, di mana memungkinkan Israel menahan penduduk Palestina tanpa proses pengadilan dan tanpa tuduhan, dengan tidak mengizinkan tahanan atau kuasa hukumnya untuk meninjau atau memeriksa barang bukti dari pihak Israel.

Kebijakan penahanan ini secara jelas dan tegas telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, di mana otoritas pendudukan Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mempraktikkan kebijakan ini.

Otoritas pendudukan Israel dan administrasi penjara menyatakan bahwa tahanan administratif memiliki arsip rahasia yang tidak akan pernah bisa diungkapkan, sehingga tahanan administratif tidak mengetahui lamanya hukuman atau alasan penahanannya secara jelas.

Tahanan administratif sering dikenakan perpanjangan masa tahanan lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan, enam atau delapan bulan, dan terkadang kadang bisa mencapai satu tahun penuh. Dalam beberapa kasus, tahanan administratif bisa ditahan selama mencapai tujuh tahun, seperti yang dialami oleh Ali Al-Jamal.

Pada saat ini, jumlah tahanan Palestina di penjara pendudukan mencapai lebih dari 4.500 tahanan, termasuk 31 tahanan perempuan, dan hampir sebanyak 180 anak-anak.

(T.FJ/S: Wafa)