Tel Aviv, SPNA - Pemerintah garis keras Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dilantik pada Kamis (29/12/2022), telah menyatakan perluasan permukiman yang dibangun secara ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional di tanah Palestina di Tepi Barat sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Partai Likud, yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, mengungkapkan visi-visi utama kebijakan pemerintah barunya, di mana di antara visi pertama adalah mewujudkan pengembangan permukiman ilegal di seluruh tanah Palestina yang diklaim sebagai tanah Israel, mulai Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, dan Tepi Barat (yang disebut Israel sebagai kawasan Yudea dan Samaria).

Pemerintahan baru Israel, Benjamin Netanyahu, dianggap sebagai pemerintahan garis keras. Pemerintahan ini terdiri dari sejumah partai-partai ortodoks garis keras, faksi ekstremis, dan partai Likud miliknya.

Pasukan pendudukan Israel terus-menerus menghancurkan dan membuldoser rumah dan lahan pertanian penduduk Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang diduduki. Otoritas pendudukan Israel dan pemukim Israel berniat untuk terus merampas tanah-tanah Palestina di Tepi Barat.

Sekitar 650.000 pemukim Zionis saat ini tinggal di lebih dari 130 pemukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Tepi Barat dan Yerusalem Timur diduduki Israel.

Berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat dan Yerusalem merupakan wilayah pendudukan, dan semua kegiatan pembangunan permukiman di atas tanah Palestina tersebut adalah tindakan ilegal, bertentangan dengan hukum internasional dan sangat menghambat peluang penyelesaian konflik Palestina-Israel.

(T.FJ/S: RT Arabic)