Ramallah, SPNA - Kementerian Luar Negeri Palestina, pada Jumat (30/12/2022), menyerukan boikot internasional terhadap pemerintah baru Israel, Benyamin Netanyahu, atas agenda sayap kanan yang dianggap berbahaya. Palestina mengungkapkan bahwa pemerintahan baru ini akan menimbulkan ancaman eksistensial bagi rakyat dan negara Palestina.
“(Pemerintahan) ekstrem kanan Israel memungkinkan pelaksanaan visi, sikap, dan kebijakan terhadap Palestina yang akan melanggengkan pendudukan terhadap tanah Negara Palestina, memperkuat cengkraman pendudukan, dan menyempurnakan pembentukan rezim apartheid di tanah Palestina yang diduduki,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan mengarah pada hilangnya kesempatan untuk mewujudkan negara Palestina merdeka sesuai garis perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, sesuai dengan prinsip solusi dua negara.
Palestina menekankan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertanggung jawab penuh atas implementasi rencana penjajahan dan pendudukan, serta akibat yang akan mengancam pecahnya konflik yang lebih parah dan menutup pintu solusi politik damai.
Palestina menunjukkan keheranan dan keprihatinan mendalam atas diamnya masyarakat internasional terhadap langkah-langkah yang telah disetujui untuk melegitimasi kekuasaan Itamar Ben-Gvir dan Smotrich terkait permasalahan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Palestina menganggap hal tersebut sebagai sikap standar ganda internasional yang terus berlanjut dan seperti memberikan perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan pendudukan, serta praktik neo-fasis pada masa akan datang.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan komunitas internasional, semua negara, terutama pemerintahan Amerika Serikat untuk ikut bertanggung jawab secara hukum, moral, politik, dan kemanusiaan terhadap penderitaan rakyat Palestina, hak-hak nasional Palestina yang adil dan sah, serta terhadap kejahatan pendudukan dan permukiman ilegal yang terus berlanjut di tanah Palestina.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan tekanan nyata pada pemerintahan Netanyahu untuk memastikan bahwa janjinya terkait masalah Palestina dan kehidupan penduduk Palestina tidak dilaksanakan. Palestina menyebut bahwa janji politik tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, Konvensi Jenewa, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di Palestina.
(T.FJ/S: RT Arabic)
