Tel Aviv, SPNA - Sumber-sumber politik di Israel meluncurkan rencana untuk merespon resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat hukum terkait konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina
Resolusi ini mendapat sambuatan baik dari negara-negara Arab dan dirayakan oleh Palestia, kecuali Hamas yang menganggap ini adalah “macan kertas”.
Seorang pejabat Israel menekankan bahwa negaranya akan menolak resolusi tersebut dan melawan penerapannya.
“Tidak ada lembaga internasional yang dapat memutuskan bahwa otang-orang Yahudi adalah penajajh di tanah air mereka sendiri. Setiap keputusan dari lembaga hukum yang menerima mandate ini dari PBB, yang bangkrut secara moral dan dipolitisasi, sama sekali tidak sah,’ Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk PBB mengungkapkan jelang pemungutan suara.
Majelis Umum pada hari Jumat (30/12/2022) menyetujui resolusi yang meminta Mahkamah Internasional memberikan pendapatnya terkait pendudukan Israel di Palestina, termasuk Yerusalem.
Sumber-sumber politik di Tel Aviv mengungkapkan bahwa Israel bekerja keras selama 50 hari terakhir untuk menggagalkan resolusi ini atau mengurangi jumlah negara yang mendukung resolusi tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Yair Lapid mengerahkan upaya di 60 negara dan berhasil mengurangi suara yang mendukung dari 98 menjadi 87.
Resolusi tersebut telah disahkan dengan 87 suara mendukung, 26 menolak dan 53 abstain.
Majelis Umum telah meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat penasihat terhadap konsekuensi hukum atas pendudukan Israel, permukiman dan pencaplokan,” wilayah Palestina, termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk mengubah komposiis demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem.
Resolusi tersebut juga meminta Mahkamah Internasional untuk memberi nasihat tentang bagaimana “dampak dari kebijakan dan praktik tersebut” serta apa yang akan menjadi konsekuesnsi hukum yang timbul bagi semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa akibat status ini.
Mengetahui semua negara Arab mendukung, sekretariat Liga Arab (AI) menyambut resolusi tersebut,
Dalam pernyataannya, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Urusan Palestina dan Wilayah Arab di AI Dr. Saeed Abu-Ali mengatakan bahwa resolusi yang didukung oleh PBB tersebut telah membentuk statsiun dan platform penting untuk menghadapi penindasan Israel terhadap Palestina melalui jalur hukun
Dia mengatakan bahwa resolusi tersebut mencerminkan kehendak masyarakat internasional dengan mencetak kemenangan bagi prinsip-prinsip hukum internasional dan legitimasi resolusi, termasuk memberdayakan mekanisme hukum untuk praktik dan plot Israel.
“Saatnya Israel menjadi negara yang tunduk pada hukum, dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami,” Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan.
Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa “resolusi ini akan menambah daftar panjang resolusi internasional mengenai Palestina, yang bahkan, tidak pernah menjadi langkah praktis untuk menekan rezim pendudukan.”
“Selama AS menjadi mitra rezim pendudukan dan menutupi kejahatan Israel, semua keputusan seperti itu hanya akan tetap ada di aats kertas,” imbuhnya.
Meskipun perlu waktu untuk menjadikan keputusan ini nyata, Israel sedang bersiap untuk menghadapinya dengan serangkaian langkah internasional. Ada sejumlah saran untuk menarik diri dari PBB atau mengusir perwakilan PBB di wilayah yang dikuasi Israel.
(T.RA/S: Asharq Al-Awsat)
