Gaza, SPNA - Seorang pejabat senior Jihad Islam di Gaza, Jumat (08/09/2017), menyeru untuk mengakhiri pembagian internal Palestina berdasarkan persyaratan kesepakatan Kairo. Sang Pejabat, Khalid Al-Batsh, juga meminta Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas untuk berhenti menghukum warga Palestina di Jalur Gaza.

Al-Batsh menuturkan komentarnya saat aksi demonstrasi untuk menyuarakan penolakan terhadap blokade Israel atas Gaza, yang diselenggarakan oleh Jihad Islam. Baginya, apa yang dilakukan oleh Abbas telah berdampak buruk bagi kehidupan ribuan warga Palestina di sana.

Lebih jauh lagi, papar Al-Batsh, pemimpin PA harus mengirim sebuah delegasi ke Gaza untuk bertemu dengan Hamas serta faksi nasional dan Islam lainnya, guna menyetujui mekanisme yang mengakhiri pembagian tersebut dan mencapai persatuan sesuai kesepakatan Kairo.

Jihad Islam tidak pernah ikut dalam proses politik. Pejabat seniornya mengulangi keyakinan bahwa isu Palestina tetap "sentral" bagi negara-negara Arab dan Muslim meskipun terjadi konflik etnik dan sektarian di seluruh wilayah.

Al-Batsh stressed that the Palestinian people have been involved in legitimate resistance against the Israeli occupation since 1948. Pushing the Israelis out of Gaza in 2005, he suggested, is a prelude to the liberation of all of historic Palestine.

Al-Batsh menekankan bahwa rakyat Palestina telah terlibat dalam perlawanan yang sah terhadap pendudukan Israel sejak 1948. Pada tahun 2005, mendorong orang-orang Israel untuk keluar dari Gaza, yang dikesankan oleh Al-Batsh bahwa hal tersebut merupakan awal dari pembebasan semua Palestina bersejarah.

"Blokade dan pembagian (yang dilakukan oleh PA) tersebut mengurangi pencapaian target masyarakat kita," pungkasnya. Ia menekankan bahwa semua warga Palestina harus bersatu untuk menantang ancaman terhadap mereka.

(T.RA/S: Middle East Monitor)