Al-Quds, SPNA - Otoritas Israel mulai membangun pemukiman baru di Yerusalem Timur (Al-Quds) yang diperuntukkan hanya untuk mantan anggota pasukan keamanan, mediA Israel Haaretz melaporkan.
Tanah untuk proyek tersebut, "yang mencakup 180 unit rumah", diambil alih pada tahun 1970-an dari penduduk Palestina di Sur Baher, sebuah lingkungan yang terletak "di samping situs."
Pada hari Senin (23/04/2018), “pegawai Kantor Bailiff dan Otoritas Tanah Israel (ILA) menumbangkan puluhan pohon zaitun di lokasi bangunan masa depan tersebut,” dalam pengwalan petugas Polisi Perbatasan.
Proyek ini diumumkan oleh ILA pada tahun 2012, kata Haaretz, "setelah resolusi kabinet yang disahkan pada Mei tahun itu untuk membangun perumahan bagi anggota polisi dan militer di Yerusalem."
Kementerian Konstruksi dan Perumahan kemudian menyusun rencana untuk pemukiman, "dan empat tahun lalu ILA mengeluarkan perintah pengusiran terhadap pemilik tanah, keluarga Nimr dari Sur Baher."
Sebuah pengadilan Israel kemudian mendukung pihak berwenang, memutuskan "bahwa keluarga harus mengajukan keberatan atas pengambilalihan tersebut ketika itu dilakukan, yaitu pada 1970-an, dan bukan 40 tahun kemudian."
Yoav Sasson, seorang pejabat wilayah Yerusalem di ILA, menggambarkan keluarga Palestina sebagai "penghuni liar" yang mencoba "untuk menetapkan fakta di lapangan".
“ILA melakukan pertempuran hukum, pada akhirnya diputuskan bahwa mereka adalah penghuni liar dan harus memindahkan pohon-pohon tersebut, tetapi mereka tidak melakukannya, dan oleh karena itu para inspektur dipaksa untuk membersihkan pohon-pohon dari lahan tersebut untuk memungkinkan penjualannya."
LSM Israel Peace Now mengatakan, "Ini bukan pengambilalihan yang sah untuk tujuan publik, melainkan perampasan yang tidak sah yang mengambil tanah dari satu komunitas (Palestina) dan mengalokasikannya ke yang lain (Israel)."
"Duta Besar AS dapat melihat situasi buruk ini dari jendela kedutaan, yang terletak hanya sekitar satu kilometer dari hutan zaitun yang tercerabut itu: realitas pembagian Yerusalem yang terbagi atas diskriminasi dan deprivasi," tambah kelompok tersebut.
(T.RA/S: MEMO)
