Bethlehem, SPNA - Koalisi LSM Palestina mendesak organisasi lokal dan internasional untuk menolak sumbangan yang berasal dari Airbnb.
Menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Ramallah, Al-Haq, Jaringan Organisasi Non-Pemerintah Palestina (PNGO-NET) mengeluarkan seruan itu setelah Airbnb membalikkan keputusan sebelumnya untuk menghapuskan properti yang berbasis di pemukiman ilegal.
PNGO-NET, yang mencakup 145 organisasi yang bermarkas di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) yang mengerjakan berbagai masalah mulai dari pembangunan hingga hak asasi manusia, menekankan pentingnya “penyelesaian permukiman ilegal atas wilayah Palestina” oleh Israel.
Kebijakan ini, katanya, "ditandai dengan penyitaan tanah Palestina dan sumber daya alam, menghalangi gerakan Palestina karena pos-pos pemeriksaan, Tembok Apartheid, dan hambatan lainnya, serta penggunaan OPT sebagai pasar tawanan untuk Israel.
Dengan demikian, pengumuman Airbnb pada November 2018 “bahwa perusahaan itu tidak akan lagi mencantumkan properti di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat” - sementara tidak termasuk permukiman di Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah - dipandang "sebagai langkah ke arah yang benar dalam menghormati hak asasi manusia dari penduduk Palestina yang diduduki dan untuk memenuhi tanggung jawabnya di bawah hukum internasional.”
Namun, setelah tindakan hukum oleh pemukim Israel, pada 9 April 2019, Airbnb mengumumkan pembalikan posisinya, mengatakan akan terus mendaftarkan properti pemukim, tetapi akan menyumbangkan keuntungan untuk LSM "yang didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan yang melayani manusia di berbagai belahan dunia."
LSM Palestina menyatakan "sumbangan Airbnb secara efektif sama dengan hasil kejahatan dan akan dikumpulkan oleh kebijakan dan praktik ilegal yang kami upayakan untuk diakhiri.“
Kami meminta semua LSM internasional dan lokal untuk menolak sumbangan uang dari Airbnb, sampai kebijakan mereka memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua orang, termasuk mereka yang hidup di bawah pendudukan,” pernyataan itu menambahkan.
“Bersama-sama, kita semua harus bekerja untuk mengakhiri keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran HAM; perusahaan seperti Airbnb harus tahu bahwa keheningan kami tidak dapat dibeli."
(T.RA/S: PNN)
