Beirut, SPNA - Pemogokan massal terjadi di kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Langkah ini silakukan sebagai bentuk protes atas keputusan Kementerian Tenaga Kerja Lebanon yang memperlakukan pekerja Palestina sebagai orang asing.
Pada hari Jumat (19/07/2019), ratusan pemuda memblokir pintu masuk kamp Ain Al-Hilweh - sebelah timur kota Sidon, Libanon selatan - dengan menggunakan ban. Ini terjadi setelah pemogokan terjadi di pasar kamp dan penutupan toko terjadi selama seminggu terakhir.
Alun-alun Martir Sidon menjadi tempat pertemuan massal atas undangan sejumlah kelompok – di antaranya Al-Jama'a Al-Islamiyya, Hamas, Pasukan Islam, Asosiasi Cendekiawan Muslim di Lebanon dan Asosiasi Cendekiawan Palestina - di bawah slogan " Friday of Palestine in Saida”.
Komite Pemantau Palestina di Libanon menyerukan "hari kemarahan", mendorong pengungsi Palestina di semua kamp untuk melanjutkan aksi sipil mereka yang damai.
"Aksi akan terus berlangsung sampai Menteri Perburuhan menarik keputusannya," kata komite itu dalam sebuah pernyataan yang dikutip Quds Press.
Pada hari Kamis (18/07/2019) ribuan pengungsi Palestina berdemonstrasi sebagai protes terhadap keputusan Menteri Tenaga Kerja Lebanon, Camille Abou Sleiman, yang memperlakukan pekerja Palestina sebagai orang asing.
Protes tersebut dihadiri oleh sekitar 10.000 demonstran yang berteriak menentang keputusan Abou Sleiman dan menyatakan penolakan mereka terhadap kebijakan diskriminatif yang mereka derita di Lebanon.
Pawai besar juga terjadi di kamp pengungsi Nahr Al-Bared di Lebanon utara, serta di kamp Burj El-Barajneh di selatan ibukota Beirut, yang menyaksikan pawai besar-besaran melalui lorong-lorong kamp.
Sementara itu kamp pengungsi Rashidieh, dekat kota selatan Tirus, menyaksikan pawai besar-besaran atas undangan faksi-faksi Palestina.
"Fenomena pekerja ilegal di Libanon adalah situasi yang tidak biasa, dan kami telah menyiapkan rencana di Kementerian Tenaga Kerja untuk memerangi dan mengendalikannya melalui pengorganisasian pasar tenaga kerja dan mendorong pemberian izin kerja bagi pekerja ilegal," ungkap Abou Sleiman dalam sebuah wawancara TV pada Kamis malam.
"Palestina memiliki banyak hak di Lebanon, dan akan lebih baik untuk bekerja menerapkan hak-hak ini," jelasnya.
Dia menekankan bahwa "rencana itu tidak ditargetkan terhadap warga Palestina, tetapi lebih ditujukan untuk melindungi mereka dan memastikan hak-hak mereka."
Ketua Komite Dialog Libanon-Palestina Hassan Mneimneh, yang berpartisipasi dalam wawancara TV itu, mengomentari pernyataan Abou Sleiman dengan mengatakan, "Sudah saatnya orang Lebanon melihat orang-orang Palestina dari perspektif yang berbeda."
"Selama 30 tahun terakhir, orang-orang Palestina telah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam konflik Lebanon dan telah menjauh dari mereka," Mneimneh menekankan. "Abou Sleiman" telah membuat kesalahan dalam implementasi keputusan, mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang file tersebut," tambahnya.
“Harus ada keputusan praktis sebelum pelaksanaan keputusan dan pengenaannya pada rakyat,” Mneimneh menyimpulkan.
Pada 6 Juni 2018, Kementerian Tenaga Kerja Lebanon meluncurkan rencana untuk memerangi pekerja ilegal di negara guna mengurangi tingginya angka pengangguran.
Di antara langkah-langkah yang disetujui oleh rencana tersebut adalah penutupan perusahaan yang dimiliki atau disewa oleh warga negara asing yang tidak memiliki izin kerja, memaksa perusahaan milik asing untuk memastikan 75 persen karyawan mereka adalah orang Lebanon.
Kementerian Tenaga Kerja Lebanon telah memberikan batas waktu satu bulan kepada lembaga-lembaga yang mempekerjakan pekerja asing "ilegal" untuk menyelesaikan status hukum mereka. Segera setelah batas waktu, kementerian mengadakan kampanye inspeksi yang mengakibatkan ditutupnya 34 perusahaan, beberapa di antaranya mempekerjakan pekerja pengungsi Palestina.
(T.RA/S: MEMO)
