Betlehem, SPNA - Menteri Luar Negeri Guatemala, Sabtu (30/12/2017) Sandra Jovel mengatakan keputusan Presiden Jimmy Morales untuk merelokasi kedutaan Guetamala ke Al-Quds yang diduduki ‘’tidak dapat diubah lagi’’.
‘’Ini adalah keputusan yang telah diambil dan tidak akan dibatalkan,’’ terang Jovel dalam sebuah upacara peringatan perang sipil Guatemala 1996.
‘’Pemerintah Guatemala menghormati posisi yang diambil oleh negara lain terhadap Al-Quds, dan kami juga meminta mereka untuk menghormati keputusan yang diambil oleh Guatemala,’’ katanya menanggapi kritik terhadap negaranya.
Sebelumnya, Presiden Bolivia Evo Morales melancarkan kritikan tajam terhadap Guatemala yang memutuskan untuk merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Al-Quds yang diduduki.
‘’Beberapa pemerintah menjual martabat mereka agar tidak kehilangan bantuan dari Amerika Serikat,’’ kata Evo melalui akun Twitter-nya.
Presiden Bolivia tersebut bahkan menganggap bahwa tindakan Guatemala yang bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB adalah penghinaan terhadap masyarakat internasional.
Evo juga mengutuk keputusan AS yang mengurangi anggaran PBB sebesar 285 juta Dolar AS setelah Majelis Umum PBB menetapkan resolusi mengecam Deklarasi Presiden AS Donald Trump atas Al-Quds sebagai ibukota bagi Israel.
‘’Keputusan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Washington dari Tel Aviv ke Al-Quds tidak masuk akal, ‘’ katanya.
Minggu lalu, Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan akan merelokasi kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Al-Quds yang diduduki.
Keputusan ini membuat Guatemala menjadi negara pertama yang menentang resolusi PBB yang menegaskan bahwa isu Al-Quds harus diselesaikan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.
PBB meminta seluruh negara untuk menahan diri serta tidak mendirikan misi diplomatik di Al-Quds sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 478 tahun 1980. (T.RS/S:Maannews)
