Cairo, SPNA - Surat kabar Palestina, Maannews melaporkan, Selasa (13/02/2018), delegasi Hamas yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas, bertemu dengan Menteri Intelijen Mesir Abbas Kamel.
Maanneews menambahkan bahwa keduanya membahas 4 hal secara mendalam, diantaranya terkait perkembangan politik di Palestina, situasi di Jalur Gaza, rekonsiliasi, serta hubungan bilateral di level keamanan dan politik.
Hamas menjelaskan bahaya yang dihadapi Palestina pasca keputusan pemerintah AS mengenai Yerusalem dan pengungsi.
Hamas juga menegaskan penolakannya terhadap penyelewengan AS terhadap hak dan prinsip warga Palestina serta menolak resolusi yang membatalkan hak-hak rakyat Palestina.
Pertemuan tersebut juga membahas panjang lebar situasi Jalur Gaza dan krisis yang dialami Jalur Gaza, terutama terkait isu kesehatan dan lingkungan. Hamas juga meminta Mesir untuk mengakhiri krisis penyeberangan Rafah sepenuhnya dan bekerja dengan segala upaya untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza.
Keduanya juga membahas hubungan bilateral antara Hamas dan Mesir dimana Hamas menegaskan senantiasa melindungi keamanan nasional Mesir serta berkontribusi mengamankan perbatasan Mesir-Palestina.
Selain itu keduanya juga membahas rekonsiliasi Palestina yang sempat kandas. Hamas meminta Mesir untuk melanjutkan perannya sebagai mediator pelaksanaan rekonsiliasi faksi Palestina.
Dalam pertemuan tersebut, Mesir menyatakan akan mengirimkan delegasinya Jalur Gaza untuk membantu melanjutkan rekonsiliasi dan mengakhiri krisis di Jalur Gaza.
Menteri Intelejen Mesir dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa Mesir akan terus mendukung Palestina mendirikan negara merdeka dimana Yerusalem sebagai ibukotanya serta mengembalikan pengungsi.
Mesir menegaskan bahwa pendirian negara Palestina adalah bagian dari program keamanan nasional Mesir. Selain itu Mesir berjanji akan membuka penyeberangan Rafah.
Seeblumnya Sekjen PBB Antonio Guterrez dalam sidang Komite HAM Palestina di PBB, Senin (05/02/2018) memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tak layak huni pada tahun 2020.
(T.RS/S:Maannews)
