Sana’a, SPNA – Kementerian Luar Negeri Yaman pada Jumat (11/09/2020), menyatakan bahwa negaranya akan selalu berpihak pada saudara-saudara di Palestina sampai mereka mencapai hak-hak mereka kembali.

Dalam tweet yang diposting di akun resmi kementerian, Menteri Luar Negeri Muhammad al-Hadhrami menyatakan bahwa Republik Yaman akan selalu berpihak pada Negara Palestina hingga hak-haknya tidak dapat dicabut lagi, yang paling utama adalah berdirinya Palestina sebagai negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Al-Hadhrami menambahkan, “Normalisasi tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memulihkan hak rakyatnya sesuai dengan Prakarsa Perdamaian Arab.”

Pernyataan Menlu Yaman itu muncul setelah Presiden AS sebelumnya mengumumkan bahwa Bahrain menyetujui normalisasi dengan pendudukan Israel, beberapa minggu setelah kesepakatan serupa yang disepakati oleh UEA dengan entitas Zionis.

Dalam tweet di Twitternya, Trump mengklaim, “Ini adalah pencapaian bersejarah baru... Negara Arab kedua yang menyelesaikan perdamaian dengan Israel dalam 30 hari."

Pada Jumat (11/09/2020), Trump secara resmi mengumumkan penandatanganan perjanjian normalisasi antara Bahrain dan Israel, setelah perjanjian serupa ditandatangani oleh UEA bulan lalu.

The Jerusalem Post mengutip sebuah sumber mengatakan bahwa Putra Mahkota Bahrain Salman Hamad Al Khalifa akan berada di ibu kota Amerika, Washington, sebelum penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan UEA pada hari Selasa di Gedung Putih.

Sebelumnya, Radio Makan Israel mengatakan bahwa Bahrain telah setuju untuk melaksanakan hubungan dengan Israel, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Bahrain adalah negara Teluk kedua setelah UEA yang bergegas ke pelukan pendudukan Israel, yang oleh Otoritas Palestina dan faksi perlawanan dianggap sebagai pengkhianatan terbesar terhadap Palestina dan perjuangannya.

(T.NA/S: The Yemen Net)