Yerussalem, SPNA - Dalam sebuah keterangan pers, Jumat (20/11/2020), Penasihat Media Presiden Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Tahir Al-Nono mengatakan bahwa pimpinan Hamas akan mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh, guna mempelajari perkembangan terkini, terutama isu politik dan rekonsiliasi Palestina, sehubungan dengan pengumuman Otoritas Palestina tentang pemulihan hubungan dengan Israel, serta dampaknya pada rekonsiliasi Palestina.
Al-Nono menambahkan bahwa gerakan Hamas menegaskan komitmennya untuk mencapai persatuan nasional atas dasar kemitraan penuh, tegas, dan dalam bentuk perlawanan.
Ia menunjukkan bahwa hal ini diungkapkan dan dilakukan oleh gerakan Hamas selama Pertemuan Sekretaris Jenderal dan Dialog Istanbul, dan juga dalam kunjungan Kairo yang difasilitasi oleh Mesir antara delegasi Hamas dan Fatah baru-baru ini.
Al-Nono menjelaskan bahwa Hamas akan melakukan konsultasi luas dengan berbagai faksi Palestina, tokoh dan kelompok-kelompok Palestina untuk membahas strategi nasional dalam menghadapi perubahan kondisi dalam perjuangan Palestina. Hamas tetap berpegang atas dasar pilar dasar seperti Kota Yerusalem, hak atas tanah Palestina, kembali ke tanah yang telah dianeksasi, dan menolak normalisasi hubungan.
Menteri Otoritas Palestina dan Presiden Otoritas Umum untuk Urusan Sipil, Hussein al-Sheikh, Selasa (17/11/2020) mengungkapkan pemulihan hubungan keamanan dan koordinasi dengan Israel.
Husein al- Sheikh menjelaskan dalam penyataan di Twitter, “Mengingat kontak internasional yang dibuat oleh Presiden Mahmoud Abbas mengenai komitmen Israel terhadap perjanjian bilateral yang telah ditandatangani dan juga berdasarkan surat resmi tertulis, serta lisan yang kami terima, yang mengonfirmasi komitmen Israel terhadap perjanjian (bilateral), maka berdasarkan dengan hal tersebut maka hubungan dengan Israel akan kembali seperti semula, seperti yang terjadi sebelum 19 Mei 2020”.
Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengumumkan pada 19 Mei lalu bahwa Organisasi Pembebasan Palestina, yang menandatangani perjanjian perdamaian sementara dengan Israel pada 1993, berlepas diri dari perjanjian sebagai respon atas pengumuman pemerintah Israel tentang rencana sepihaknya untuk mencaplok sekitar 30 persen tanah Tepi Barat, di Lembah Jordan, dan wilayah Laut Mati bagian utara.
(T.NA/S: Palinfo)
