Tel Aviv, SPNA - Sebuah media Israel, Jumat (29/01/2019), mengungkapkan bahwa pemerintah Israel tengah bersiap memberikan usulan baru untuk pembangunan permukiman di Tepi Barat kepada pemerintahan Amerika yang dipimpin oleh Joe Biden.
“Salah satu masalah sensitif yang menunggu antara Tel Aviv dan pemerintahan baru Amerika yang mulai bekerja dan beraktivitas di kancah internasional adalah masalah kelanjutan pembangunan di permukiman Israel di Tepi Barat, yang diharapkan akan ditentang oleh Amerika,” ungkap Yasrael Hayoum, media Israel.
Media tersebut menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwa tingkat politik Israel berusaha untuk mencegah konfrontasi publik mengenai masalah ini, dengan pemerintahan baru AS, seperti yang sering terjadi selama era mantan Presiden AS Barack Obama.
Pemerintah pendudukan Israel bermaksud untuk mengusulkan kepada pemerintahan baru AS, untuk terus mendukung membangun permukiman, seperti yang terjadi dalam empat tahun terakhir selama pemerintahan Donald Trump.
“Rencana itu ditetapkan dalam keputusan rahasia oleh kabinet Israel hampir empat tahun lalu, pada awal masa pemerintahan sebelumnya, dan rencana ini memungkinkan pembangunan di permukiman, tetapi dengan cara terbatas dan di daerah kecil,” ungkap media tersebut.
Meskipun rencana itu tidak memberikan kebebasan kepada Israel terkait masalah pembangunan permukiman, keuntungan besarnya adalah dapat memberikan ketenangan industri kepada pemerintah pendudukan Israel untuk dapat melaksanakan operasi kelanjutan pembangunan permukiman.
“Selama tahun-tahun pemerintahan Trump, Israel telah bekerja untuk mengimplementasikan rencana pemukiman melalui Administrasi Sipil, dengan menyetujui empat rencana permukiman setiap tahun, baik dengan memperluas permukiman yang ada dengan membangun lebih banyak unit di dalamnya, atau membangun unit lain di gedung yang sudah ada sebelumnya, agar tidak meluas ke area yang, menurut visi Amerika, seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina,” ungkap media tersebut.
Israel bermaksud untuk menyampaikan rencana ini kepada pemerintahan Joe Biden. Namun, Israel khawatir bahwa pemerintahan saat ini akan lebih ketat dalam hal ukuran konstruksi. Pada saat yang sama, Israel berharap pemerintahan Amerika ingin menghindari perselisihan dengan Tel Aviv terkait perkara ini.
Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa pada Selasa lalu (26/01/2021), terjadi percakapan pertama antara Menteri Luar Negeri AS yang baru, Anthony Blinkin, dan Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi. Percakapan tersebut berlangsung sekitar setengah jam.
Terkait permasalah Palestina, Menteri Luar Negeri AS menyatakan keberatan dan pertentangannya terhadap tindakan sepihak yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun terkait kemungkinan dibukanya misi Amerika untuk Palestina di Yerusalem Timur, Blinkin menjelaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil.
Terkait kemungkinan Amerika Serikat untuk kembali ke dalam perjanjian nuklir dengan Iran, pejabat senior Amerika itu menegaskan bahwa pemerintahnya akan berkonsultasi dengan Israel, sebelum merumuskan kebijakan terhadap Iran.
Sementara itu, organisasi pemukiman memutuskan untuk memperbarui langkah mereka untuk melegalkan pos-pos terdepan, selama periode Biden. Kelompok yang menyebut diri Lobi Tanah Israel meminta pemerintah pendudukan Israel untuk melanjutkan kegiatan pemukiman dan mengeluarkan keputusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan sipil pemukim di pos-pos terdepan.
(T.NA/S: Palinfo)
