Brussel, SPNA - Uni Eropa, Selasa (02/02/2021), menyetakan penyesalannya atas keputusan Kosovo untuk membuka kedutaan di Yerusalem.

“Sangat disayangkan...sebab keputusan ini membuat Kosovo menyimpang dari posisi Uni Eropa terhadap Yerusalem,” Peter Stano, juru bicara Komisi Eropa menuturkan dalam jumpa pers.

Namun, Stano menghargai kenyataan bahwa kedua mitra tersebut (Kosovo dan Israel) memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik satu sama lain.

Semua kedutaan negara anggota dan delegasi Uni Eropa yang berada di Tel Aviv berjalan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan Menteri Luar Negeri Uni Eropa, jelasnya.

Uni Eropa bersikeras bahwa “solusi akhir untuk Yerusalem harus ditemukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina,” ungkap sang jurubicara.

Kosovo dan Israel secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada hari Ahad (31/01/2021) dalam sebuah upacara virtual resmi.

Penandatanganan untuk meresmikan hubungan diplomatik ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Kosovo Meliza Haradinaj-Stublla dan rekannya dari Israel Gabriel Ashkenazi, dengan dokumen-dokumen yang akan dipertukarkan kemudian.

Dalam kesempatan tersebut, Ashkenazi mengatakan bahwa ia menyetujui “permintaan resmi Kosovo untuk membuka kedutaan di Yerusalem.”

“Hari ini kami mencatat sejarah, kami membangun hubungan diplomatik antara Israel dan Kosovo. Ini menjadi yang pertama pula dalam sejarah bahwa hubungan diplomatik ditetapkan melalui aplikasi Zoom,” tutur Ashkenazi.

Sementara Haradinaj-Stublla mengatakan, “Hari ini, Israel menjadi negara ke-117 yang mengakui Republik Kosovo sebagai negara yang independen dan berdaulat.”

Dan, tentu saja Kosovo  mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menanggapi hal ini, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan bahwa Serbia akan membangun hubungan dengan Israel berlandas pada kondisi yang baru. Dan, “Kami tidak bergembira akan hal ini,” tegas presiden negara yang telah terlibat konflik dengan Kosovo tersebut.

Kosovo akan menjadi negara ketiga yang membuka kedutaannya di Yerusalem setelah AS dan Guatemala.

Pembentukan hubungan kedua negara telah didahului oleh kesepakatan normalisasi hubungan yang dicapai beberapa bulan terakhir antara negara Yahudi tersebut dengan empat negara Arab lainnya, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.

Sementara itu, Turki mengktirik keputusan kosovo untuk membuka kedutaannya di Yerusalem. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap resolusi PBB dan hukum internasional.

(T.RA/S: Anadolu Agency)