Yerusalem, SPNA - Para pejabat yang bertanggung jawab dalam rekontruksi Jalur Gaza, pada Minggu (28/06/2021), mengatakan bahwa kontroversi dan perselisihan mengenai nasib orang Israel yang telah lama ditahan oleh Hamas, dan tiadanya kejelasan bagaimana mencegah Hamas untuk mengambil keuntungan dari dana bantuan, telah menghambat proses rekonstruksi Jalur Gaza.
Pemerintah Palestina di Gaza mengatakan 2.200 rumah hancur total dan 37.000 mengalami kerusakan akibat serangan selama 11 hari Israel atas Jalur Gaza. Pemerintah memperkirakan bahwa hampir 500 juta dolar Amerika akan dibutuhkan untuk membangun kembali berbagai rumah dan infrastruktur yang lebih luas di Gaza.
Mesir dan Qatar, yang membantu menengahi gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada 21 Mei silam, telah menjanjikan dana sejumlah 500 juta untuk merekonstruksi Jalur Gaza, di mana dua pertiga dari dua juta penduduknya bergantung pada bantuan.
Israel mengatakan bahwa rekonstruksi hanya dapat dimulai jika ada kemajuan dalam upaya untuk mengembalikan dua tentara mereka yang hilang dalam perang Gaza 2014, serta dua warga sipil Israel yang menyusup secara terpisah ke Jalur Gaza.
Seorang pejabat senior Israel, sebagaimana dilansir dari RT Arabic, mengatakan bahwa rekonstruksi merupakan imbalan atas kemajuan terkait kejelasan dan pengembalian orang Israel yang hilang. Ia menolak untuk merinci kemajuan apa yang dimaksud Israel dengan mengumumkan bahwa dua tentara yang hilang itu telah tewas.
Hamas tidak memberikan rincian tentang kondisi keempat orang Israel tersebut. Hamas menyatakan bahwa pembicaraan terkait tahanan Israel harus berdasarkan pada pertukaran dengan orang-orang Palestina yang dipenjara Israel, bukan berdasarkan pada bantuan ke Jalur Gaza.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, telah lama menentang pembebasan aktivis Palestina yang dipenjara.
Akibat gencatan senjata yang saat ini sedang berlangsung, Israel pada hari Senin (28/06/2021), mulai mengizinkan penyaluran bahan bakar ke Gaza. Tindakan ini dilakukan Israel untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu terakhir, pihak Israel mengurangi pembatasan impor dan ekspor ke Jalur Gaza.
Meskipun demikian, kemungkinan bantuan mencapai Jalur Gaza diperumit oleh permintaan Israel yang didukung oleh Presiden AS Joe Biden, terkait tuduhan bahwa dana bantuan tersebut juga akan digunakan untuk mempersenjatai Hamas.
Israel menuduh bahwa Hamas bertanggung jawab dalam menginvestasikan dana bantuan untuk memperkuat kemampuan militernya, alih-alih mengalokasikannya untuk kepentingan Palestina. Hamas membantah tegas tuduhan tak berdasar Israel tersebut.
(T.FJ/S: RT Arabic)
