Tel Aviv, SPNA - Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, pada Selasa (20/07/2021), berbicara dengan direktur Unilever, pemilik perusahaan Ben & Jerry’s. Ia memprotes keputusan Ben & Jerry’s  untuk berhenti menjual produknya di permukiman Israel di Tepi Barat.

Percakapan itu terjadi setelah raksasa es krim asal Amerika tersebut mengumumkan tidak akan lagi mendistribusikan produknya di wilayah Palestina yang dianeksasi Israel, yang menyiratkan kawasan Tepi Barat yang diduduki, meskipun perusahaan tetap menjanjikan bahwa produk akan tetap tersedia di Israel. Sikap perusahaan ini dianggap sebagai pukulan menyakitkan bagi gerakan pendudukan ilegal Israel.

“Pekerjaan kami di wilayah Palestina yang dianeksasi Israel bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan dalam produksi dan pemasaran produk susu dan es krim. Kami juga mengakui adanya kekhawatiran di antara para pelanggan dan mitra kami,” sebut perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan, yang diterbitkan di situs website milik mereka.

Naftali Bennett, menghubungi CEO Unilever, Alan Job, dan mengatakan bahwa dirinya memandang sangat serius keputusan Ben & Jerry’s untuk memboikot Israel. Perdana menteri meyakinkan Job, bahwa Ben & Jerry's telah mengambil langkah yang jelas anti-Israel.

Bennett menekankan bahwa Israel percaya bahwa tindakan ini berbahaya dan memiliki dampak lainnya terhadap Israel. Ia menyebut bahwa Israel akan bertindak tegas terhadap tindakan boikot yang diarahkan terhadap warganya.

Sementara itu, duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Gilad Erdan, mengirim surat kepada gubernur dari 35 negara bagian Amerika yang memiliki undang-undang anti-boikot, untuk menjatuhkan sanksi pada Ben & Jerry's sesuai dengan undang-undang tersebut.

“Kami akan menjelaskan kepada Ben & Jerry’s bahwa keputusan yang menjijikkan itu akan memiliki konsekuensi,” kata Gilad Erdan dan sebuah postingan di Twitter.

Erdan menyebut bahwa boikot terhadap ratusan ribu warga yang tinggal di Yudea dan Samaria adalah bentuk dari praktik anti-Semit dan delegitimasi negara Yahudi dan dehumanisasi orang-orang Yahudi.

Erdan mencatat bahwa perusahaan tersebut akan berhadapan dengan konsekuensi hukum sesuai undang-undang negara bagian Amerika Serikat. Ia mendesak untuk tidak mengizinkan perusahaan AS dengan agenda ideologis radikal untuk bertindak melawan kebijakan AS.

“Karena ada orang Palestina yang berbelanja dan bekerja di supermarket yang sama dengan orang Israel di Tepi Barat, keputusan ini juga akan mempengaruhi mereka,” tambah Erdan.

Ia meminta gubernur negara bagian AS untuk berbicara di depan umum menentang keputusan perusahaan dan untuk mengambil langkah-langkah relevan lainnya yang berkaitan dengan undang-undang negara bagian dan persoalan bisnis antara Ben & Jerry's.

Erdan mencatat bahwa tekanan serupa pada 2018 pernah membuat Airbnb menarik kembali keputusan serupa untuk tidak bekerja dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

Israel menganggap seluruh kawasan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara sebagian besar komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur.

(T.FJ/S: Time of Israel, Palinfo)