Yerusalem, SPNA - Akibat adanya tekanan dari kelompok sayap kiri dan pemerintahan oposisi Amerika, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Senin (07/02/2022), rencana Israel untuk membangun permukiman ilegal di area E-1 di timur Yerusalem dibekukan.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, dan Menteri Pertahanan, Benny Gantz, mengeluarkan keputusan bersama untuk membekukan skema pembangunan pemukiman di wilayah yang memisahkan permukiman Israel Ma’ale Adumim dan Yerusalem, yang merupakan wilayah yang disebut E1.
Surat kabar Israel, Israel Today, melaporkan bahwa keputusan tersebut mendapat tekanan dari partai-partai sayap kiri di pemerintahan Israel, yang mengancam akan menarik diri dari pemerintah jika rencana ilegal tersebut disetujui. Amerika Serikat dan Eropa juga menentang rencana pembangunan tersebut.
Rencana yang ilegal menurut hukum internasional tersebut termasuk pembangunan permukiman ilegal yang nantinya akan menghubungkan Yerusalem dengan permukiman Ma’ale Adumim, yang akan memutuskan jaringan ikatan, tempat, dan komunikasi masa depan antara utara dan selatan Tepi Barat. Hal ini dilakukan otoritas pendudukan Israel untuk membatasi, bahkan mencegah kemungkinan tercapainya dua solusi negara.
Ada pembicaraan tentang rencana pembangunan berkapasitas besar sebanyak 3.500 unit permukiman di tempat yang direncanakan tersebut, di atas lahan seluas 12.000 dunum atau 1.200 hektare.
Rencana ini dianggap sebagai strategi kelompok sayap kanan Israel untuk menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan, di mana persetujuannya telah tertunda berkali-kali akibat tekanan Amerika.
(T.FJ/S: RT Arabic)
