Tepi Barat, SPNA - Tahanan administratif Palestina, Khalil Awawdeh, menderita kasus dispnea akut dan masalah parah di semua alat vitalnya karena mogok makan yang terus berlanjut. “Waktunya akan segera habis,” sebut  Organisasi Hak Asasi Manusia, Euro-Med Monitor dalam sebuah pernyataan.

Kondisi kesehatan Awawdeh menjadi lebih kritis dari sebelumnya karena ia telah melakukan mogok makan sejak 3 Maret (lebih dari 170 hari) sebagai protes atas penolakan otoritas Israel untuk membebaskannya.

Awawdeh sendiri mengatakan bahwa penahanannya yang berkelanjutan, mengingat kesehatannya yang memburuk, berarti hukuman mati baginya.

Kasus Awawdeh membutuhkan intervensi segera dari semua pihak yang terlibat untuk menyelamatkan hidupnya dan mengakhiri penderitaannya yang berkelanjutan sejak penahanan administratifnya pada 27 Desember 2021, kata Euro-Med.

Mahkamah Agung Israel kemarin (Selasa, 30/08/2022), baru saja menolak banding oleh pengacara Awawdeh untuk membebaskannya. Meskipun itu di tengah kondisi kesehatannya sesuai laporan medis semakin parah. Saat ini, Awawdeh sedang dirawat di rumah sakit Assaf Harofeh Israel.

Istri Awawdeh mengatakan kepada tim Euro-Med Monitor bahwa suaminya memiliki masalah pernapasan yang parah, penurunan tajam kadar hemoglobin dan gula darah, dan dia tidak dapat berbicara, berjalan, atau menggerakkan anggota tubuhnya. Selain itu, ia juga mulai tidak sadar diri, dan mengalami kognisi yang signifikan dan penurunan berat badan yang parah.

Setelah penangkapannya tahun lalu, pengadilan Israel mengeluarkan perintah penahanan administratif enam bulan terhadap Awawdeh, yang kemudian diperpanjang selama empat bulan.

Pada 19 Agustus, pengadilan Israel membekukan perintah penahanan administratif terhadapnya tetapi menolak untuk membebaskannya. Hal itu berarti andai dia sembuh dan kondisinya membaik, dia akan dikembalikan ke penjara sebagai tahanan.

Khalil Awawdeh (40 tahun) berasal dari Idna di kegubernuran Hebron, Tepi Barat selatan. Dia memiliki empat anak perempuan, yang tertua berusia sembilan tahun dan yang termuda berusia satu setengah tahun.

Mengikuti kebijakan penahanan administratif yang dipraktikkan secara luas di wilayah Palestina, otoritas Israel secara sewenang-wenang menyita kebebasan warga sipil Palestina. Hingga Agustus, jumlah tahanan administratif telah melampaui 720.

Tahanan administratif ditahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa dakwaan, dan pengacara sering kali tidak diberi akses ke bukti yang diandalkan pengadilan untuk memperpanjang perintah penahanan. Bukti tersebut diduga merupakan informasi intelijen yang dirahasiakan.

Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi oleh Israel pada tahun 1991, melarang penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dan menyatakan, “Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.”

Nour Olwan, Direktur Media Euro-Med Monitor, mengatakan, “Penderitaan tahanan Palestina Khalil Awawdeh dari kesulitan bernapas yang parah, jelas menunjukkan bahwa hidupnya dapat berakhir kapan saja. Saya memperingatkan perlunya mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menyelamatkan hidupnya. Secepatnya."

“Tampaknya pihak berwenang Israel dengan sengaja memperpanjang penderitaan Awawdeh, bahkan jika itu membahayakan nyawanya, agar tahanan Palestina tidak melakukan protes yang sama,” tambahnya.

Olwan memperingatkan bahwa jika langkah-langkah mendesak untuk menyelamatkan hidup Awawdeh tidak diambil, ia akan bergabung dengan daftar sekitar 228 warga Palestina lainnya yang telah meninggal di penjara Israel sejak tahun 1967, lebih dari 70 di antaranya meninggal akibat karena sakit dan kelalaian medis penjara.

Pihak berwenang Israel harus segera membebaskan tahanan Palestina Khalil Awawdeh, mengakhiri penahanan administratifnya, dan memberinya semua perawatan medis yang diperlukan dengan cara yang menjamin keselamatannya dan menghilangkan bahaya bagi hidupnya, tuntut Euro-Med.

Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang harus secara aktif mengejar masalah penahanan administratif di wilayah Palestina, menggunakan semua cara yang tersedia untuk menekan Israel agar mengakhiri kebijakan sewenang-wenang ini, tambahnya.

(T.HN/S: English.wafa.ps)